Kisruh Belajar Tatap Muka di Padang, Budi: Fokus Indikator PPKM, Pengetatan Longgar Sendiri

Al Imran | Rabu, 06-10-2021 | 18:47 WIB | 510 klik | Kota Padang
<p>Kisruh Belajar Tatap Muka di Padang, Budi: Fokus Indikator PPKM, Pengetatan Longgar Sendiri<p>

Anggota Komisi I DPRD Padang, Budi Syahrial.

PADANG (6/10/2021) - Anggota Komisi I DPRD Padang, Budi Syahrial meminta jajaran Pemko Padang untuk tidak melahirkan kebijakan yang didasarkan pada sebuah keputusan yang melampui kewenangan. Setidaknya, hal itu akan memicu terjadinya kegaduhan yang tak perlu di tengah masyarakat.

Hal itu dikatakan politisi Partai Gerindra Kota Padang itu, menyikapi pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM) semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022 di masa Pandemi Covid19 di ibu kota provinsi Sumatera Barat ini, mulai Senin, 4 Oktober 2021 kemarin.

"Penetapan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap suatu daerah, merupakan kewenangan pusat. Tidak bisa dengan hasil asessment yang dilakukan sendiri, lalu memutuskan sebuah kebijakan yang berlaku untuk masyarakat secara luas. Beresiko. Setidaknya, bikin gaduh di masyarakat," ungkap Budi melalui sambungan telepon.


Pernyataan Budi ini terkait lahirnya Surat Edaran (SE) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang dengan No: 421.1/6985/Dikbud/Dikdas.01/2021 tertanggal 5 Oktober 2021 tentang penundaan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022 di masa Pandemi Covid19.

SE yang ditujukan kepada Korwil kecamatan, pengawas SMP, SD, TK/PAUD, Kepala SMP, Kepala SD dan Kepala TK/PAUD, SPNF, LKP dan SKB ini, membatalkan pengumuman yang telah disampaikan pada orang tua murid melalui pesan whatsapp dari sekolah.

"Kita memang mengirimkan pesan whatsapp ke orang tua murid yang berisikan, mulai Senin kemarin anak datang ke sekolah dengan memakai seragam. Karena juga ada pengumuman terbaru dari dinas (Disdikbud-red), akhirnya sekolah kembali menerapkan kebijakan konsultasi belajar bagi anak-anak," ungkap seorang guru tingkat SD di Kota Padang, yang meminta nama dan identitas sekolah tidak disebutkan.

"Jadi, pada Senin dan Selasa (5-6/10/2021), anak-anak sudah datang ke sekolah dengan menggunakan seragam sekolah. Karena ada pembatalan, kewajiban pakai seragam tak berlaku lagi. Namun, anak-anak tetap sekolah untuk konsultasi belajar dalam kapasitas 50% dari daya tampung lokal. Selama tiga hari konsultasi belajar dan tiga hari lagi belajar Daring (online)," tambahnya.

PBM Tatap Muka Berlanjut

Berubahnya kebijakan di Pemko Padang ini, tak lepas dari lahirnya beleid Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) No 48 Tahun 2021 yang menetapkan Kota Padang bersama lima kota lainnya di luar Pulau Jawa dan Bali, masih berada di PPKM Level 4.

Sehingga, Disdikbud Padang menerbitkan Surat Edara (SE) No: 421.1/6985 tersebut. Isinya, menetapkan PTM kembali ke sistem Daring (online) terhitung tanggal 6 sampai 18 Oktober 2021. Jika siswa mengalami kesulitan belajar secara Daring, sekolah bisa melayani siswa untuk hadir di sekolah dalam rangka pelayanan konsultasi/bimbingan belajar. Dalam hal ini, sekolah mengatur jadwal pertemuan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Pj Sekda Padang, Arfian kepada wartawan usai rapat internal menindaklanjuti diterbitkannya Inmendagri 48/2021 mengatakan, tetap membuka kembali PTM bagi murid tingkat SD dan SMP meski Padang masih berada dalam PPKM Level 4.

"PTM ini dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan (Prokes) secaraa ketat dan aturan terkait lainnya. Kita harap, sekolah selalu mengawasi dengan baik," ungkap Arfian kepada wartawan usai menggelar rapat dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemko Padang, Selasa (5/10/2021).

Arfian optimistis, dalam dua pekan ke depan, bisa menurunkan status PPKM Kota Padang ke Level 3. Selain itu, Arfian mengaku bersyukur, meski berada di PPKM Level 4, Padang sudah dapat membuka proses belajar mengajar (PBM) tatap muka bagi peserta didik di tingkat SD dan SMP se-Kota Padang per 4 Oktober 2021.

Vaksinasi Sudah 38%

Selain itu, Arfian yang baru dilantik jadi Pj Sekda itu mengaku heran, dengan keputusan pemerintah yang masih menetapkan Kota Padang di PPKM Level 4. Menurutnya, semua indikator untuk bisa turun level, sudah terpenuhi.

"Saat ini, capaian vaksinasi di Kota Padang sudah di atas angka 38 persen," terangnya. "Kita menargetkan, maksimal sebanyak 726 ribu orang warga sudah divaksin hingga akhir tahun nanti. Dengan jumlah itu, berarti kita sudah bisa mencapai level vaksinasi kekebalan kelompok," imbuhnya.

Arfian juga mengimbau masyarakat, agar ikut berperan aktif mendukung Pemko Padang dengan melaksanakan vaksinasi, sehingga target vaksinasi yang ditetapkan itu bisa tercapai.

Sementara, dikutip dari rilis Pemko Padang, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Amrizal Rengganis yang juga Juru Bicara Pemko Padang memastikan, PTM tetap berjalan seperti rencana semula.

"Kita memang sedang mencoba melakukan sekolah tatap muka, tapi kalau ada peserta didik yang ingin secara Daring, juga dipersilahkan," terangnya.

Mengenai adanya beredar SE terbaru yang diterbitkan Selasa (5/10/2021) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tentang Penundaan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 di Masa Pandemi Covid-19, Amrizal Rengganis menyebutkan akan menelusuri surat tersebut.

"Kita akan telusuri dulu surat edaran tersebut. Kalau memang ada dan telah beredar kita sudah minta melalui Kepala Disdikbud untuk mencabutnya kembali. Karena yang jelas, mulai Senin 4 Oktober kemarin kita sudah menerapkan pembukaan belajar tatap muka dengan melaksanakan Prokes yang ketat dan anak-anak yang ikut sekolah harus sudah divaksin," sebut Amrizal.

Sikap Pemko yang seolah melawan arus ini, anggota Fraksi PKS DPRD Padang, Djunaidy Hendri mengingatkan Pemko Padang, bahwa ada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mesti dipedomani dalam bernegara. Di aturan ini, secara tegas digariskan bahwa pemerintah daerah mesti mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Semestinya, saudara wali kota menjelaskan ke masyarakat, seperti apa sebenarnya kondisi penanganan Covid19 di Padang. Kami menyayangkan pemerintah kota, selalu ngotot menyebut bahwa Padang di PPKM Level 3, tetapi faktanya Padang tetap di Level 4," tegas Hendri.

Selain itu, berubahnya kebijakan Pemko sebanyak 3 kali dalam sehari, berpotensi menurunkan wibawa pemerintah di tengah masyarakat. "Pemko sangat gegabah jika kebijakan yang dilahirkan, terindikasi bertentangan dengan Irmendagri No 47 Tahun 2021," tegasnya.

Selain itu, terangnya, masyarakat tentu jadi resah dan kecewa, karena proses PTM akhirnya batal lagi. "Kami sekali lagi meminta saudara wali kota, untuk serius dan fokus terhadap permasalahan PPKM ini. Saudara wali kota harus mengevaluasi secara tegas, kinerja OPD dan aparat Pemko yang bertanggungjawab terhadap penanganan Covid 19 ini," tukas Djunaidy.

Seperti Ketoprak Humor

Berubah-ubahnya kebijakan Pemko Padang dalam waktu relatif cepat soal PTM ini, dinilai seorang warga kelurahan Surau Gadang, kecamatan Nanggalo, layaknya sebuah banyolan ketoprak humor.

"Seperti ketoprak humor saja. Dalam rentang waktu relatif singkat, kebijakannya berubah-ubah. Dibolehkan pembelajaran tatap muka (PTM) bagi siswa SD dan SMP, lalu ditunda kemudian dibolehkan lagi," ungkap Syafrudin, salah seorang orang tua siswa di Padang, Rabu.

"Prakteknya di lapangan jadi kacau. Ada sekolah yang meniadakan tatap muka setelah dua hari sebelumnya membolehkan. Ada juga sekolah yang memberlakukan sekolah dengan pakaian bebas. Ini yang terjadi sepanjang Rabu ini di berbagai sekolah," tambah Syafrudin yang memiliki anak yang sekolah di tingkat SD dan SMP.

Tak senafas dan bolak-baliknya aturan PTM di Kota Padang ini, menurut Budi Syahrial, tak perlu terjadi jika managemen informasinya benar. Selain itu, Pemko Padang ini juga mempunyai unit kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) serta Bagian Humas.

"Pemko mesti fokus mencapai target vaksinasi serta memenuhi indikator PPKM lainnya. Jangan malah disibukan dengan PTM di dunia pendidikan saja. Bukannya PTM itu tidak penting, tapi saat ini kita harus memprioritaskan vaksinasi sebagaimana ajuran pemerintah," tegas Budi.

"Dengan mencapai target vaksinasi hingga mencapai level kekebalan kelompok (herd immunity) maka pembatasan-pembatasan yang ada, akan longgar dengan sendirinya. Jadi, fokus lah dalam bekerja," tambah Budi seraya mengharapkan masyarakat untuk ikut mendukung program vaksinasi ini demi kebaikan bersama. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar