KPID Sumbar Teken Perjanjian Kerjasama dengan 3 Lembaga untuk Perkuat Pengawasan Isi Siaran

Al Imran | Rabu, 13-10-2021 | 16:24 WIB | 82 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>KPID Sumbar Teken Perjanjian Kerjasama dengan 3 Lembaga untuk Perkuat Pengawasan Isi Siaran<p>

Ketua KPID Sumbar, Afriendi Sikumbang menyaksikan Kepala BBPOM Padang, Firdaus Umar menandatangani perjanjian kerjasama bersama Universitas Putra Indonesia dan Akademi Politeknik Aisyiah di Padang, Rabu. (mangindo kayo)

PADANG (13/10/2021) - Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sumatera Barat, Afriendi Sikumbang mengatakan, keterbatasan personel dan sarana prasarana mengharuskan KPID untuk terus menerus mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mengawasi lembaga penyiaran dan isi (content) siaran.

Di masa Pandemi Covid19, terangnya, pengawasan ini makin penting dalam rangka menepis berbagai informasi hoaks yang tersebar secara cepat dan massif di tengah-tengah masyarakat.

"Kita melihat, Pandemi Covid19 ini telah memberikan dampak luas. Karenanya, lembaga penyiaran mesti ikut berkontribusi membangun optimisme agar kita semua bisa segera bangkit dari keterpurukan akibat pandemi," ungkap Afriendi di Padang, Rabu.


Harapan itu disampaikan Afriendi pada Rapat koordinasi KPID Sumatera Barat bersama Lembaga Penyiaran dan Jurnalis Mitra KPID di Padang dengan mengambil tema "Perteguh Sinergi untuk Percepatan Penanggulangan Pandemi."

Juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Ketua KPID Sumatera Barat, Afriendi Sikumbang dengan Kepala Balal Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, Firdaus Umar, Rektor Universitas Perintis Indonesia, Yendrizal Jafri dan Direktur Politeknik Aisyiah Sumatera Barat, Desi Asmaret.

Sementara, Kepala Dinas Infotik Sumbar, Jasman Rizal menilai, kerjasama yang dilakukan KPID dengan berbagai pihak ini, merupakan langkah startegis dalam mengatasi dampak pandemi di tengah-tengah masyarakat.

"Sumatera Barat masih perlu peningkatan angka vaksinasi Covid19. Lembaga penyiaran mesti ikut mempublikasikan akan arti penting vaksinasi demi mencapai angka kekebalan kelompok (herd imnunity)," terangnya.

Minimnya personel untuk mengawasi isi siaran, juga diakui Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Sumatera Barat, Jimmy Syahputra Ginting. Menurutnya, ada 90 lembaga penyiaran yang diawasi 7 komisioner dan 22 pemantau.

"Rapat koordinasi ini diharapkan bisa membangun sinergisitas dalam semangat dan optimisme untuk mengakhiri dampak pandemi. Karena, kita lah yang harus memgakhirnya," terang Jimmy.

Cegah Pembodohan

Sementara, Firdaus Umar usai penandatanganan kerjasama menilai, masyarakat harus dilindungi dari publikasi dan promosi yang menyesatkan.

"Konten iklan yang cenderung melakukan pembodohan dan menyesatkan, akan merugikan banyak pihak. Dalam melindungi masyarakat akan potensi seperti ini, kerjasama dengan KPID bersama lembaga penyiaran ini jadi sangat penting," ungkap Firdaus.

Dikesempatan itu, Firdaus juga mengajak pimpinan lembaga penyiaran serta junalis mitra KPID Sumbar, untuk mengikuti webinar tentang iklan obat di masa pandemi melalui aplikasi zoom meeting.

Rapat kordinasi ini juga menampilkan pembicara, Dr Zaiyardam Zubir dari Universitas Andalas serta dua orang komisioner KPID Sumbar, Mardhatillah dan Jimmy Syahputra Ginting. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar