DPRD Sumbar Terima RAPBD Perdana Periode Mahyeldi-Audy, Irsyad: Perlu Penyelarasan Ulang

Al Imran | Kamis, 14-10-2021 | 19:54 WIB | 99 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>DPRD Sumbar Terima RAPBD Perdana Periode Mahyeldi-Audy, Irsyad: Perlu Penyelarasan Ulang<p>

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar menerima buku RAPBD 2022 dari Wagub, Audy Joinaldy usai rapat paripurna, Kamis. (humas)

PADANG (14/10/2021) - Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menyampaikan, pendapatan daerah di tahun anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp6,612 triliun yang terdiri dari PAD (pendapatan asli daerah), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Di tahun anggaran 2022, urai Audy, PAD diperkirakan Rp2,501 triliun terdiri dari pajak daerah sebesar Rp1,917 triliun, retribusi daerah sebesar Rp25,002 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp94,896 miliar serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp464,625 miliar.

Hal itu disampaikan Audy pada rapat paripurna DPRD Sumbar tentang penyampaian nota pengantar Ranperda APBD Sumbar 2022, Kamis. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar didampingi Suwirpen Suib dan Sekwan, Raflis. Ikut hadir Sekda Sumbar, Hansastri dan unsuf Forkopimda lainnya.


"Pendapatan transfer diperkirakan sebesar Rp4,033 triliun yang sepenuhnya berasal dari transfer pemerintah pusat," ungkap Audy.

APBD Perdana Mahyeldi-Audy

Sementara, Irsyad Syafar mengatakan, dari aspek pendapatan daerah, dalam KUA-PPAS Sumbar 2022, baru dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan PAD yaitu sebesar Rp2,501 triliun. Sedangkan dari transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, belum dilakukan pendalamannya.

"Memperhatikan cukup besarnya kebutuhan anggaran untuk mewujudkan visi, misi dan program unggulan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, maka perlu dukungan anggaran yang memadai," katanya.

Berangkat dari hal tersebut, harus ada inovasi yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah.

"Masih banyak potensi yang masih bisa dioptimalkan, diantaranya pengelolaan asset daerah, meningkatkan kinerja BUMD dan mengupayakan tambahan dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak," katanya.

Dia mengatakan, aspek belanja daerah baru dilakukan penyesuaian alokasi belanja modal sebesar 14%. Sedangkan besaran dan distribusi belanja operasional, termasuk alokasi anggaran untuk program unggulan gubernur dan wakil gubernur, belum didalami.

Dia mengatakan, APBD Sumbar 2022, merupakan yang pertama bagi gubernur dan wakil gubernur, Mahyeldi-Audy Joinaldy untuk mengaktualisasikan visi dan misinya secara penuh ke dalam program pembangunan daerah.

Namun permasalahannya, KUA-PPAS tahun 2022 yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan APBD tahun tersebut, disusun sebelum RPJMD Sumbar tahun 2021-2026 ditetapkan.

Meskipun dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS tahun 2022, telah dilakukan beberapa penyesuaian terhadap asumsi makro ekonomi daerah, proyeksi pendapatan dan distribusi alokasi belanja dengan RPJMD tahun 2021-2026.

Akan tetapi, masih bersifat dalam tataran makro dan tataran kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Ranperda APBD Tahun 2022.

"Oleh sebab itu, dalam penyusunan Ranperda APBD Sumbar 2022 ini, perlu dilakukan penyelarasan kembali program, kegiatan dan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam KUA PPAS Tahun 2022 dengan visi, misi dan program unggulan," katanya. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar