Haram bagi Lembaga Penyiaran Tayangkan Konten Pria Berpenampilan Wanita

Al Imran | Jumat, 15-10-2021 | 22:50 WIB | 239 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Haram bagi Lembaga Penyiaran Tayangkan Konten Pria Berpenampilan Wanita<p>

Ketua KPID Sumatera Barat, Afriendi Sikumbang.

PADANG (15/10/2021) - Sejumlah penyanyi pria minang, mulai terang-terangan berpenampilan layaknya perempuan dalam video klip yang ditayangkan di akun youtube. Klip tersebut, dikabarkan juga mulai wara-wiri di stasiun televisi lokal.

"Pria berpenampilan seperti wanita atau sebaliknya, melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012. Juga melanggar adat dan kepatutan masyarakat Minang. Lembaga penyiaran jangan coba-coba menayangkannya," tegas Ketua KPID Sumatera Barat, Afriendi Sikumbang pada wartawan di Padang, Jumat.

Dikatakan Afriendi, KPI pusat telah mengeluarkan surat edaran yang isinya meminta seluruh stasiun televisi, tak menampilkan pria sebagai pembawa acara (host), talent, maupun pengisi acara lainnya (baik pemeran utama maupun pendukung) dengan tampilan kewanitaan.


Tampilan yang dimaksud ialah pertama, gaya berpakaian kewanitaan. Kedua, riasan (make up) kewanitaan.

Ketiga, bahasa tubuh kewanitaan, termasuk namun tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, maupun perilaku lainnya.

Keempat, gaya bicara kewanitaaan. Kelima, menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan.

Keenam, menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita.

Ketujuh, menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakaan kalangan pria-kewanitaan.

"Larangan KPI pusat tentang ini sudah lama ada. Namun, kondisi serupa kita baru-baru ini menemukan pelanggaran sejenis di salah satu televis lokal yang menampilkan konten seorang laki-laki bergaya perempuan. Seperti waria lah," pungkas Afriendi yang ditemani Wakil Ketua KPID Sumbar, Yumi Ariati.

"KPI Pusat menilai, pria berpenampilan layaknya wanita tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat serta perlindungananak-anak dan remaja," tegas Afriendi yang juga alumnus UIN Imam Bonjol Padang ini.

Menurut Afriendi, KPID berdasarkan wewenang, tugas dan kewajiban yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), berwenang untuk mengawasi pelaksanaan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 serta menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan masyarakat.

Menurut Afriendi, siaran dengan muatan tersebut, dapat mendorong anak untuk belajar dan/atau membenarkan perilaku tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9, Pasal 15 Ayat (1), dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a Peraturan SPS KPI Tahun 2012.

"Sesuai Pasal 4 P3 KPI 2012, lembaga penyiaran juga diarahkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural," jelasnya.

"Selain itu, orang Minang memiliki falsafah adat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai. Artinya, setiap tarikan nafas kehidupan orang Minang selalu mempedomani falsafah itu," tukasnya.

Afriendi menegaskan, pemantau KPID akan melakukan pemantauan intensif pada seluruh lembaga penyiaran. Sanksi akan dijatuhkan, jika lembaga penyiaran terbukti masih menyiarkan hal-hal di atas. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar