Kaum Maboet Gugat Fiktif Positif Kantor Pertanahan ke PTUN Padang

Al Imran | Jumat, 22-10-2021 | 15:59 WIB | 49 klik | Kota Padang
<p>Kaum Maboet Gugat Fiktif Positif Kantor Pertanahan ke PTUN Padang<p>

Kantor PTUN Padang.

PADANG (22/10/2021) - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, Kamis (21/10/2021) memulai persidangan permohonan fiktif positif terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang diajukan M Yusuf selaku anggota kaum Ma'boet yang dikuasakan pada Kantor Hukum Gitas & Partner.

Pada pokoknya, gugatan ini ditujukan padaKepala Kantor Pertanahan Kota Padang atas permohonan dari kaum Maboet, agar segera dilakukan penerbitan sertipikat hak milik atas bidang tanah milik adat yang terletak di Jalan Bypass KM 16, Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Padang dengan luas 22.000 meter persegi dan 26.0000 meter persegi.

Demikian pernyataan tertulis Advokat Gita Aulia Putri SH yang diterima Jumat (22/10/2021) tentang gugatan fiktif positif (keharusan badan hukum menindaklanjuti permohonan subjek hukum yang sudah melengkapi persyaratannya-red) dari Kaum Maboet.


"Pemohon, dalam hal ini Kaum Maboet, sudah melengkapi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Termohon, dalam hal ini BPN Kota Padang. Dikarenakan sudah lengkapnya syarat-syarat yang diajukan pemohon, maka termohon wajib menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama pemohon yaitunya atas nama Mamak Kepala Waris Kaum Mabaoet ini," terang Gita pada persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Abdullah Rizki Hadiansyah itu.

Dijelaskan, kelengkapan berkas yang sudah diserahkan dan diterima termohon adalah Surat Permohonan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Padang pada Oktober2015dengan bukti berupa tanda terima dokumen nomor berkas permohonan.

Kemudian, Surat Perintah Setor serta Surat Perintah Untuk Membayar Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Hanya saja, sejak tahun 2015, permohonan ini belum juga ditindaklanjuti oleh BPN Kota Padang selaku termohon.

Berdasarkan Pasal 53 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: "(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Atas semua langkah yang telah diambil Kaum Ma'boet terhadap Tanah Adat milik Kaum Ma'baoet, terang Gita, Mamak Kepala Waris Kaum Ma'boet mengharapkan agar ada titik terang sehingga apa yang menjadi hak kaum dapat diakui secara hukum, yang pada akhirnya sertifikat atas nama Kaum Maboet dapat diterbitkan BPN Padang.

Atas gugatan yang diberikan ini, mamak kepala waris melalui kuasa hukumnya, memohonkan pada Mejelis Hakim PTUN Padang dapat mengabulkan seluruh permohonan pemohon.

Kemudian, menyatakan permohonan pemohon dikabulkan secara hukum. Yaitu permohonan pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, di Padang yang bertanda tanganLehar (MKW), M Yusuf (Mamak Jurai) dan Yasri (Mamak Jurai) memproses Konversi/Pendaftaran Hak atau Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Bidang Tanah Milik Adat yang terletak di Jalan Bypass KM 16 Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Luas 26.000 meter persegi, dan 22.000 meter persegi.

"Kami juga mewajibkan termohon untuk menetapkandan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN sesuai dengan surat permohonan pemohon untuk menerbitkan Konversi/Pendaftaran Hak atau Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Bidang Tanah Milik Adat dimaksud," terangnya.

Pada sidang perdana ini, pihak termohon yaitu BPN Padang berhalangan hadir dan sudah melayangkan surat pada PTSP PTUN Padang atas ketidakhadirannya.

Majelis hakim mengagendakan sidang akan dilanjutkan pada 25 Oktober 2021, dengan agenda tanggapan dari dari Termohon BPN Kota Padang terhadap Permohonan dari Pemohon Kaum Maboet. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar