Komisi I DPRD Sumbar Sarankan Legalitas BUMDes Mentawai Diperkuat

Al Imran | Rabu, 27-10-2021 | 19:05 WIB | 20 klik | Kab. Mentawai
<p>Komisi I DPRD Sumbar Sarankan Legalitas BUMDes Mentawai Diperkuat<p>

Wakil Ketua DPRD Mentawai, Jakop Saguruk memberikan sambutan di kantor Desa Tuapejat, saat menghadiri kegiatan reses anggota Komisi I DPRD Sumbar, Zarfi Deson, Selasa. (daniwarti)

MENTAWAI (26/10/2021) - Wakil Ketua DPRD Mentawai, Jakop Saguruk mengungkapkan, sengaja mengajak Anggota Komisi I DPRD Sumatera Barat, Zarfi Derson ke Dusun Bose, Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara dalam mengisi masa reses (istirahat) masa sidang 2021.

"Sebelum ke Tua Pejat ini, beliau telah saya bawa ke Dusun Bose di Siberut. Kebetulan ada musyawarah dusun di sana. Artinya, jangan musyawarah tingkat desa saja yang jadi perhatian beliau, tetapi juga musyawarah dusun di Mentawai ini," ujar Jakop Saguruk saat memberikan kata sambutan di aula kantor Desa Tuapejat.

Dalam penyusunan jadwal reses anggota DPRD Sumbar Dapil VIII (Pesisir Selatan dan Mentawai) itu, Jakop juga meminta agar Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar ini juga berkenan berkunjung ke Desa Tuapejat, yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.


"Desa Tuapejat merupakan cerminan majunya Mentawai. Bila sudah maju Tuapejat, seiring itu juga desa lain maju karena Tuapejat ini ikonnya Mentawai," terangnya.

Dalam reses itu, Jakop berharap, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi sehingga dapat didiskusikan.

Sementara, Zarfi Deson mengatakan, Mentawai merupakan satu dari dua daerah di Dapil VIII. Tentunya, Mentawai merupakan tanggungjawabnya sebagai Anggota DPRD Sumbar.

Ia menambahkan, kedudukannya di DPRD sebagai anggota Komisi I, memiliki peran penting bagi masyarakat khususnya kondisi masyarakat di desa-desa.

"Komisi I memiliki 11 mitra kerja di tingkat provinsi. Salah satunya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Jadi, sebelum kesini, kita berkordinasi dengan Pak Jakop Saguruk yang merupakan ketua Partai Golkar Mentawai," tambah Zarfi Deson.

Untuk mencapai itu, pihaknya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan desa di Mentawai. Salah satunya permasalah BUMDes. "Untuk memberdayakan masyarakat, tentunya kita perlu memperkuat BUMDes," imbuhnya.

Dalam Permendes PDTT No 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan serta Pengadaan Barang dan Jasa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan desa atau bersama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

"Melalui peraturan itu, mau tidak mau, setiap desa wajib terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham," tambahnya.

Selanjutnya, melalui Surat Edaran No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Bersama, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan desa dalam memperkuat ekonomi di desa. Dalam aturan itu, dana desa dapat diperuntukan bagi BUMDes.

"Melalui surat edaran itu, seluruh BUMDes mesti sudah didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM. Setelah itu, BUMDes jadi usaha milik desa. Tujuannya, agar BUMDes dapat menjalin kerjasama dengan perbankan dan pengajuan proposal ke pemerintahan lebih tinggi," terangnya.

"Jadi, ini mesti kita perkuat. Selama ini, saya melihat BUMDes belum tertata. Masalah itu terjadi karena pengelola BUMDes itu sendiri, mereka yang mempuyai orientasi bisnis, melalui itu dia bisa menggali potensi desa setempat," terangnya.

"Salah satunya, pengelolaan potensi itu bisa melalui usaha penjualan ikan asin. Selanjutnya, pendataannya bisa melalui kepala desa. Kepala Desa bisa memberi modal untuk pengelolaan BUMDes tersebut dan berapa target yang mesti dibayarkan BUMDes," terangnya.

Zarfi Deson menyebutkan, apabila kemungkinan buruk terjadi seperti putusnya dana desa. Maka, BUMDes telah jadi lembaga usaha yang bisa jadi sumber pendapatan desa. (dni)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar