RAPBD Bukittinggi 2022 Prioritaskan Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi

Al Imran | Minggu, 31-10-2021 | 18:04 WIB | 155 klik | Kota Bukittinggi
<p>RAPBD Bukittinggi 2022 Prioritaskan Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi<p>

Sekda Bukittinggi, Martias Wanto memimpin rapat pembahasan RAPBD 2022 di Bukittinggi. (humas)

BUKITTINGGI (31/10/2021) - Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi pada tahun anggaran 2022, mengusung program prioritas pemulihan dan pengembangan perekonomian dengan semangat Great Bukittinggi (GeRakan Ekonomi KerakyaTan) Bukittinggi.

Hal itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar pada rapat pembahasan program dan kegiatan prioritas kota Bukittinggi tahun anggaran 2022, Ahad siang.

Menurut dia, program prioritas tersebut diturunkan ke dalam tiga prioritas pembangunan, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, penanganan covid19, serta pemulihan dan pengembangan perekonomian.


Untuk diketahui, DPRD Bukittinggi telah menyetujui pendapatan daerah pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prakiraan Plafon Anggaran (KUA-PPA) Bukittinggi 2022 sebesar Rp590,983 miliar lebih. Sedangkan belanja, diproyeksikan sebesar Rp857,420 miliar.

Sedangkan pembiayaan daerah disetujui sebesar Rp87 miliar. Dengan begitu, KUA PPA Bukittinggi 2022 mengalami defisit sebesar Rp183,237 miliar yang ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan.

Pendapatan daerah pada hantaran Rancangan KUA PPAS sebesar Rp566,698 miliar, bertambah sebesar Rp24,285 miliar sehingga jadi Rp590,983 miliar lebih.

Pada KUA PPA ini, juga ditetapkan PAD sebesar Rp121,596 miliar yang bersumber dari pajak daerah Rp40,609 miliar, retribusi daerah Rp30,025 miliar. Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp5,795 miliar serta lain-lain pendapatan yang sah Rp45,166 miliar.

Pendapatan daerah ini juga bersumber dari pendapatan transfer sebesar Rp465,585 miliar yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat (Rp435,719 miliar) dan pendapatan transfer antar daerah (Rp29,866 miliar).

Sementara, belanja daerah di KUA PPA 2022 ditetapkan sebesar Rp857,420 miliar. Belanja daerah ini awalnya diusulkan sebesar Rp1,070 triliun.

Setelah dilakukan pembahasan, berkurang sebesar Rp212,891 miliar yang berasal dari rasionalisasi belanja pada beberapa SKPD seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah dan lain-lain.

Belanja daerah ini terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Untuk belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya. Untuk pembiayaan daerah, KUA PPA Tahun Anggaran 2022 menetapkan sebesar Rp100 miliar.

Terkait estimasi defisit sekitar Rp183 miliar, akan diseimbangkan dengan alternatif kemungkinan penambahan pendapatan melalui kajian potensi penambahan pendapatan asli daerah, baik dari sisi Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar