Wawako Bukittinggi Wacanakan Perda Banagari di Kurai

Al Imran | Senin, 01-11-2021 | 09:10 WIB | 69 klik | Kota Bukittinggi
<p>Wawako Bukittinggi Wacanakan Perda Banagari di Kurai<p>

Wawako Bukittinggi, Marfendi didampingi istri, Nurna Eva Karmila, saat menghadiri kegiatan sarasehan tentang adat Kurai, Sabtu (30/10/2021). (hamriadi)

BUKITTINGGI (31/10/2021) - Persatuan Wanita Kurai mengadakan sarasehan tentang adat Kurai, Sabtu (30/10/2021). Di saresahan itu dipelajari bagaimana fungsi Kurai yang sebenarnya.

Acara yang dihadiri Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi beserta istri, Nurna Eva Karmila itu, diikuti 75 warga Kurai dengan rincian 15 orang per jorong serta puluhan pengurus dari PWK.

Pada acara tersebut, Marfendi sekaligus didaulat jadi narasumber.


Marfendi dikesempatan itu berbicdara tentang posisi idealis adat Kurai serta kelengkapan-kelengkapan struktur organisasi maupun yang berkaitan dengan keagamaannya.

Bahwasanya di Minangkabau ini khususnya di Kurai tergambar adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah secara utuh sesuai dengan visi Bukittinggi hebat.

Kemudian dijelaskan tentang realita hari ini, tentang kondisi yang ada. Ninik mamak tinggal 12 orang dari 26 belum ada yang diangkat menjadi Datuk. Kemudian, juga anak kemenakan yang belum paham tentang masalah adat. "Sangat anyak tugas-tugas kita kedepan," terang Marfendi.

Beberapa di antaranya adalah menjelaskan anak kemenakan kita tentang adat. Yang kedua bagaimana menghidupkan kembali Ninik mamak yang sudah ada.

Yang tak kalah penting sekali, bagaimana posisi Ninik mamak ini dengan pemerintahan. Bagaimana posisi adat ini dengan pemerintahan

"Mau tidak mau, harus ada Perda yang mengatur fungsi ninik mamak ini di dalam pemerintahan kota Bukittinggi. Sehingga, mereka perlu kewenangan dan juga punya hak. Karenanya, keberadaan ninik mamak harus kita duduk kan dalam sebuah peraturan," ucap Marfendi.

Menurut Marfendi, Pemko akan buat peraturan tentang banagari dalam kota, sehingga secara kewilayahan ada kewenangan sendiri. Karena, di Kurai ini, sebenarnya punya struktur pemerintahan langsung.

"Datuk itu punya kemenakan. Dia disebut Datuk dikemanakannya, tapi juga ada yang datuk pucuk yang Balimo yang sembilan yang 12, sebagai struktur pemerintahan di Kurai," tukas Marfendi.

"Struktur adat itu ibarat walikotanya ada 5 orang, kemudian asistennya ada 9 orang, kepala dinasnya ada 12 orang," tuturnya.

Menurut Marfendi, selama ini ketika pemerintahan datang, posisi ninik mamak tereliminasi begitu saja. Tidak ada hak dan kewajiban, sehingga tidak jelas.

"Kita ingin fungsi ninik mamak dijelaskan kembali, sehingga posisi mereka ada ditengah-tengah masyarakat dan menjadi mitra pembangunan di pemerintahan," ungkap Marfendi. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar