Pahrizal Hafni Ragukan SK Prabowo, Evi Yandri: Sanksinya Berat Sesuai AD/ART Partai Gerindra

Al Imran | Selasa, 02-11-2021 | 11:12 WIB | 65 klik | Kab. Pasaman Barat
<p>Pahrizal Hafni Ragukan SK Prabowo, Evi Yandri: Sanksinya Berat Sesuai AD/ART Partai Gerindra<p>

Sekretaris Partai Gerindra Sumatera Barat, Evi Yandri. (robbi irwan)

PASAMAN BARAT (1/11-2021) - Sekretaris Partai Gerindra Sumatera Barat, Evi Yandri memastikan, Surat Keputusan (SK) penunjukan Erianto sebagai Ketua DPRD Pasaman Barat yang baru adalah asli, sah dan resmi ditandatangani Ketua Umum Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani (Sekjen).

"SK itu ditandatangani ketua umum dan Sekjen setelah lahirnya keputusan Mahkamah Partai Gerindra," tegas Evi Yandri di Simpang Empat, Senin.

Penegasan itu disampaikan Evi Yandri, menjawab pernyataan Ketua DPRD Pasaman Barat Pahrizal Hafni yang meragukan keaslian SK dari DPP Gerindra yang menunjuk Erianto sebagai Ketua DPRD, saat rapat Bamus DPRD di gedung DPRD, Senin.


Menurutnya, Pahrizah Hafni harus hati-hati mengeluarkan komentar pada media atau di DPRD yang meragukan SK itu asli atau tidak.(Baca: Pahrizal Hafni Ragukan SK Prabowo Subianto Terkait Penggantian Dirinya sebagai Ketua DPRD Pasbar)

"SK ini asli dan dia sendiri mengetahuinya. Jika meragukan dan mempertanyakan SK itu, maka sesuai AD/ART partai, akan ada konsekuensinya," tegasnya.

Apalagi, katanya, tidak mengakui tanda tangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, maka sanksinya sangat berat.

Ia menjelaskan, pergantian antar waktu sebagai ketua DPRD itu berdasarkan putusan dari Mahkamah Partai sesuai kesalahan yang telah dilakukan.

Setelah menjalani sidang di Mahkamah Partai, akhirnya diputuskan Pahrizal Hafni diberhentikan sebagai Ketua DPC Gerindra Pasaman Barat sekaligus sebagai Ketua DPRD.

"Surat keputusan itu keluar pada 8 Juni 2021. Saat itu, baru jabatan sebagai Ketua DPC diganti ke Maryanto," terang Evi Yandri.

"Sedangkan sebagai ketua DPRD, belum dieksekusi karena permintaan Pahrizal Hafni sendiri yang meminta waktu tiga bulan. Alasannya, masih ada tugas yang harus diselesaikan sebagai ketua DPRD," tambahnya.

"Dia sendiri yang meminta dan partai memahaminya, sehingga diberikan waktu tiga bulan bahkan saat ini sudah empat bulan," katanya.

Maka, baru Oktober 2021 ini diluncurkan SK itu ke DPC dan DPC meneruskan ke Sekretariat DPRD.

"Saya dengar tadi, saat rapat Bamus ada dinamika. Kenapa baru sekarang keluar SK dan meragukan keaslian SK. Saya tegaskan, SK itu asli," ujarnya.

Sebab, katanya, di Bamus telah diperlihatkan SK asli itu jelas stempelnya timbul. Kemudian, sudah ada surat dari DPC dan ditandatangi ketua dan sekretaris," tambahnya.

"Sudah itu, pengurus DPC yang mengantar SK ini ke DPRD. Darimana keraguannya lagi. DPC (pengurus tingkat kabupaten-red) itu perpanjangan tangan DPD (pengurus provinsi-red) serta DPD itu perpanjangan DPP (pengurus pusat-red)," tegasnya.

Seharusnya, Pahrizal Hafni kalau ragu, pertanyakan secara tertulis ke DPP. Kenyataannya, hingga saat ini tidak ada keberatan.

"Sangat disayangkan dengan pernyataan dan komentarnya di lembaga terhormat DPRD, yang membuat dan merusak citra Partai Gerindra," sebutnya. (pl1)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar