Pengurus GPK Bukittinggi Dibekukan, Ini Alasannya

Al Imran | Minggu, 07-11-2021 | 13:57 WIB | 661 klik | Kota Bukittinggi
<p>Pengurus GPK Bukittinggi Dibekukan, Ini Alasannya<p>

Ketua DPC PPP demisioner sekaligus Majelis Kehormatan Ketua Pembina GPK Bukittinggi, Tuanku Rismaidi. (hamriadi)

BUKITTINGGI (7/11/2021) - Ketua Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Sumatera Barat, Maidestal Hari Mahesa membekukan kepengurusan GPK Bukittinggi. Alasan pembekuan, sebelum dilantik diduga telah mengajukan proposal bantuan dana ke gubernur melalui Wagub Sumbar, Audy Joinaldy. Pengajuan proposal acara ini dinilai tanpa melalui mekanisme.

"Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Bukittinggi tidak mengetahui pengajuan proposal oleh calon pengurus GPK Bukittinggi. Kita menilai, proposal itu mempermalukan partai," kata Ketua DPC PPP demisioner sekaligus Majelis Kehormatan Ketua Pembina GPK Bukittinggi, Tuanku Rismaidi, Ahad.

Ia menyampaikan, proposal diduga disebarkan pengurus GPK Bukittinggi ke berbagai pihak itu, salah satunya adalah ke gubernur Sumbar.


"Mempunyai anggaran itu gubernur atau wali kota, wakil tidak. Untuk diketahui, bantuan pemerintah boleh diberikan pada organisasi yang telah terdaftar dan telah dilantik sesuai mekanisme," paparnya.

Rismaidi mengkhawatirkan, jika uang proposal sudah dicairkan, namun penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Jika gubernur membantu dengan anggaran daerah, ini akan berpotensi sebuah penyimpangan yang berat," tegasnya.

"Kami, saat muscab PPP yang menghabiskan anggaran puluhan juta waktu pelaksanaan di Hotel Campago pada 22 September 2021, tidak ada minta bantuan kepada pihak pemerintah, termasuk ke Ketua Fraksi, Ketua DPRD, wali kota, gubernur," ungkap dia.

"Padahal, Musda atau Muscab merupakan sebuah agenda nasional, tapi tidak ada meminta bantuan proposal. Apa yang dilakukan GPK Kota Bukittinggi sangat mempermalukan partai," paparnya.

Sebagai Ketua Dewan Penasehat, Rismaidi mengaku sagat khawatir dengan adanya proposal tersebut. Karena, pada saat pengajuan anggaran, DPC tidak mengetahui buat apa proposal, dimana dilantik dan berapa biaya harus dikeluarkan.

"Sebenarnya, apabila ada jadwal pelantikan, partai masih mampu membiayai jika hanya sekadar pelantikan saja," terangnya.

"Saya sebagai Ketua Dewan Penasehat sendiri, tidak tahu kapan pelantikan. Seharusnya, jika memang mau mengajukan proposal, setelah dilantik dan harus diketahui juga oleh DPC PPP Bukitinggi," tegasnya.

Ia menyampaikan, ada beberapa organisasi otonom Partai Persatuan Pembangunan, di antaranya Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), Gerakan Pemuda Kabah (GPK) dan Generassi Muda Pembangunan (GMP).

"WPP saja yang sudah lama dilantik, tidak pernah mengajukan proposal," ucap mantan anggota DPRD Bukittinggi ini. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar