Petani Tuntut PT Bakrie atas Kekurangan Lahan Plasma Seluas 300 Hektare

Al Imran | Jumat, 19-11-2021 | 17:09 WIB | 90 klik | Kab. Pasaman Barat
<p>Petani Tuntut PT Bakrie atas Kekurangan Lahan Plasma Seluas 300 Hektare<p>

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Pasaman Barat, Ali Nasir memimpin rapat tuntutan Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau, Kecamatan Parit Koto Balingka terhadap PT Bakrie Pasaman Plantation di Simpang Empat, Jumat. (robi irwan)

PASAMAN BARAT (19/11/2021) - DPRD Pasaman Barat meminta PT Bakrie Pasaman Plantation (BPP) beritikad baik menyikapi tuntutan Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau, Kecamatan Parit Koto Balingka. Tuntutan pada perusahaan kelapa sawit itu, terkait kekurangan lahan plasma seluas 300 hektare.

"Hari ini kita hearing dengan kelompok tani, Pemkab dan instansi terkait membahas tuntutan masyarakat namun sayangnya PT BPP tidak hadir," kata Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Pasaman Barat, Ali Nasir di Simpang Empat, Jumat.

Ketidakhadiran ini, membuat peserta hearing kecewa sehinga kegiatan yang diadakan tidak bisa memperoleh solusi yang jelas.


"PT BPP tidak menghormati DPRD dan Pemkab Pasaman Barat. Padahal, surat undangan secara tertulis telah disampaikan. Kami kecewa dan hearing berikutnya mereka harus hadir," tegasnya.

DPRD Pasaman Barat telah menjadwalkan hearing selanjutnya pada awal Desember 2021, agar permasalahan itu jelas dan tidak menjadi polemik.

Wakil Ketua Komisi 3 DPRD, Dirwansyah juga menyayangkan ketidakhadiran PT BPP saat hearing. "Masyarakat ingin kejelasan dan menuntut lahan plasma yang dijanjikan perusahaan. Kalau memang diperuntukkan untuk masyarakat, serahkan saja. Kalau memang tidak, silahkan perusahaan mengolahnya," sebut dia.

Menurutnya, masyarakat sudah puluhan tahun menuntut kekurangan lahan plasma kepada PT BPP, namun sampai saat ini belum dipenuhi.

"Kita ingin bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) menentukan titik koordinat lahan plasma itu. Tetapi perusahaan harus hadir," katanya.

Ketua Komisi IV, Adriwilza mengharapkan perusahaan, bila ada kekurangan 300 hektare untuk lahan plasma silahkan diserahkan pada masyarakat.

"Untuk pihak BPN, terkait legalitas HGU perusahaan silahkan terbuka kepada masyarakat sehingga tidak menjadi polemik," katanya.

Sementara itu, Asisten I PemKab Pasaman Barat, Setia Bakti mengharapkan PT BPP dapat hadir untuk membahas persoalan itu.

"Kita mengapresiasi dengan kegiatan ini, namun pihak perusahaan tidak menghadiri. Kami berharap, bila ada rapat lanjutan, kami siap menghadiri. Namun, alangkah baiknya pihak perusahaan juga menghadiri," harapnya.

Salah seorang tokoh masyarakat Sikabau, Sudirman mengatakan, pada tahun 1994 ada penyerahan dari ninik mamak kepada perusahaan.

Namun, hingga saat ini masih ada kekurangan lahan plasma yang belum dibangun dan diserahkan seluas 300 hektare.

"Kita ingin perusahaan menyerahkan lahan plasma itu dan diharapkan DPRD Pemkab dan BPN dapat berpihak kepada masyarakat," ujarnya.

Tidak Disengaja

Manager PT BPP Pasaman Barat, Bobby saat dikonfirmasi meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Pasaman Barat serta pihak yang hadir lainnya.

"Terkait ketidakhadiran manajemen PT BPP, sama sekali tidak disengaja," katanya.

Menurutnya, ada kesalahan prosedur administrasi, sehingga surat sampai ke pimpinan baru siang ini.

"Pada saat yang bersamaan, seluruh pimpinan sudah ada agenda masing-masing. PT BPP siap menghadiri undangan pertemuan tersebut, jika ada agenda selanjutnya," katanya.

Hadir pada kesempatan itu, anggota Komisi 3, Erianto, Meilizar Dt Sampono, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pengesahan BPN Pasaman Barat, Hendra Gunawan. (pl1)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar