Jaksa Pengacara Negara Kejari Pasbar Selamatkan Uang Negara Rp5,3 Miliar Lebih

Al Imran | Kamis, 25-11-2021 | 19:22 WIB | 113 klik | Kab. Pasaman Barat
<p>Jaksa Pengacara Negara Kejari Pasbar Selamatkan Uang Negara Rp5,3 Miliar Lebih<p>

Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi memberikan penghargaan pada Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Ginanjar Cahya Permana dan jajaran, atas keberhasilan menyelematkan uang negara sebesar Rp5,3 miliar, Rabu. (robi irwan)

PASAMAN BARAT (25/11/2021) - Pemkab Pasaman Barat memberikan piagam penghargaan pada Kejaksaan Negeri yang telah mampu menyelamatkan kerugian negara atas kelebihan pembayaran pada penyedia jasa senilai Rp5,3 miliar lebih.

"Kita sangat mengapreasiasi kinerja pihak kejaksaan yang telah mampu memulihkan dan menyelamatkan keuangan negara atas kelebihan pembayaran pada penyedia atau rekanan," kata Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi di Simpang Empat, Kamis.

Menurutnya, kelebihan pembayaran itu terjadi pada dua kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Bunga Tanjung-Teluk Tapang dan kegiatan peningkatan Jalan Talu-Lubuk Sikaping pada tahun anggaran 2016 lalu.


"Kelebihan pembayaran itu, ditindaklanjuti dengan pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada pihak kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk melakukan penagihan dan berhasil," tukas Hamsuardi.

Dia berharap, kedepannya kerjasama dan sinergisitas ini dapat terus berjalan dan akan terus ditingkatkan karena masih banyak persoalan terkait kegiatan terutama masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Terhadap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ia menekankan, agar lebih hati-hati dan mempelajari aturan dan regulasi yang ada terkait berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

"Jangan ada lagi salah bayar. Misalnya, bobot pekerjaan 60 persen tapi dibayar 70 persen. Lakukan pengawasan dan review sehingga pembayaran sesuai dengan bobot pekerjaan," tegasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Ginanjar Cahya didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Arief Zein mengatakan, dua pekerjaaan fisik itu berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pasaman Barat.

Kedua pekerjaan itu, katanya, adalah pekerjaan peningkatan jalan Bunga Tanjung -Teluk Tapang senilai Rp39,680 miliar lebih yang dilaksanakan PT Mega Duta Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak dengan Nomor: 602/10/KONTRAK/BM/DPU-2016 tanggal 14 April 2016.

Kemudian, pekerjaan peningkatan Jalan Talu-Lubuk Sikaping senilai Rp15,005 miliar lebih yang dilaksanakan PT Bukit Nusa Indah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak dengan Nomor: 602/12/KONTRAK/BM/DPU-2016 tanggal 19 April 2016.

"Terjadi kelebihan pembayaran sekitar Rp5,302 miliar lebih. Uang itu berhasil kita selamatkan dan kembalikan ke kas daerah Pasaman Barat," katanya.

Menurutnya, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, mengalami keterlambatan dan tidak selesai sehingga oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilakukan pemutusan kontrak.

Terhadap dua proyek yang saat ini mangkrak itu, terang dia, selalu jadi temuan BPK selama empat tahun mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Hingga kini, belum ada titik temu.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Pasaman Barat meminta bantuan hukum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Pemkab Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tentang penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK).

Berdasarkan SKK tersebut, JPN telah mengundang pihak terkait pada September 2021. Dimana, dalam proses negosiasi diperoleh hasil pihak penyedia telah menerima bobot realisasi akhir pekerjaan.

Kedua, penyedia bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran uang muka tersebut, melalui pihak penjamin yakni PT Asuransi Mega Pratama.

"Dari upaya non litigasi yang kita lakukan, maka pihak penjamin telah membayarkan kelebihan jaminan uang muka itu dengan telah ditransfer melalui rekening kas daerah sebesar Rp5,302 miliar lebih," sebutnya.

Dengan demikian, JPN pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, telah berhasil melaksanakan pemberian bantuan hukum non litigasi bagi bupati Pasaman Barat melalui proses negosiasi dengan pihak terkait dalam permasalahan kelebihan pembayaran uang muka atas pekerjaan tersebut.

Selain piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Ginanjar Cahya Permana, piagam juga diberikan kepada Kasi Datun, Jaksa Pengacara Negara, Mega dan kepada Jaksa Pengacara Negara lainnya. (pl1)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar