Pinjol Ilegal masih Marak, Yusri: Literasi Keuangan Digital Masyarakat masih Rendah

Al Imran | Rabu, 08-12-2021 | 13:59 WIB | 80 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Pinjol Ilegal masih Marak, Yusri: Literasi Keuangan Digital Masyarakat masih Rendah<p>

Kepala OJK Sumatera Barat, Yusri memberikan keterangan pers saat Media dan Protokol Gathering kantor OJK Sumbar, Rabu, di Padang. (veby rikiyanto)

PADANG (8/12/2021) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat, Yusri mengungkapkan, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat, jadi celah yang dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku pinjaman online (Pinjol) ilegal.

"Tingkat literasi masyarakat yang masih rendah serta adanya kebutuhan mendesak karena masyarakat dalam kondisi kesulitan keuangan, jadi faktor pemicu terus bertambahnya korban Pinjol ilegal," ungkap Yusri pada Media dan Protokol Gathering kantor OJK Sumbar, Rabu, di Padang.

Dikatakan Yusri, OJK telah menghentikan operasional Pinjol ilegal per Oktober 2021 sebanyak 3.515 entitas. Praktek yang lazim dilakukan Pinjol ilegal itu yakni menetapkan suku bunga yang tinggi, fee besar, denda tidak terbatas dan melakukan praktek teror atau intimidasi terhadap nasabah yang menunggak cicilan.


"Korban Pinjol ilegal ini terus bertambah, karena masyarakat tidak melakukan pengecekan legalitas perusahaan dan masih terbatasnya pemahaman terhadap Pinjol," ungkap Yusri.

Secara nasional, dalam industri Pinjol ini terdapat 104 perusahaan yang terdiri dari 3 perusahaan berstatus terdaftar dan 101 perusahaan berstatus sudah berizin (data per 29 Oktober 2021).

"Jumlah ini turun dibandingkan pada saat dilakukannya moratorium pendaftaran peer to peer (P2P) lending tanggal 24 Februari 2021 yaitu sebanyak 161 platform (25 berizin dan 136 terdaftar)," ungkap Yusri.

Peer to peer (P2P) lending adalah penyedia jasa pinjaman yang menghubungkan pihak peminjam (debitur) secara langsung dengan pemilik dana pinjaman (kreditur).

Data 30 September 2021, P2P lending telah menyalurkan dana sebesar Rp262,933 triliun secara nasional. Ini merupakan transaksi yang melibatkan 70.286.048 entitas borrower (akumulasi rekening per 30 September 2021) dengan jumlah entitas lender sebanyak 772.534 (jumlah akumulasi rekening per 30 September 2021).

Dijelaskan Yusri, ciri-ciri Pinjol ilegal itu antara lain:

  • Tidak memiliki izin resmi
  • Tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
  • Pemberian 'pinjaman' sangat mudah: KTP, foto diri dan nomor rekening
  • Informasi bunga/biaya pinjaman dan denda tidak jelas
  • Bunga/biaya pinjaman tidak terbatas
  • Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas
  • Akses seluruh data di Ponsel
  • Ancaman teror, penghinaan, pencemaran nama baik dan penyebaran foto/video
  • Tidak ada layanan pengaduan
  • Penawaran melalui saluran komunikasi pribadi tanpa izin
  • Penagih tidak memiliki sertifikasi yang dikeluarkan AFPI atau pihak yang ditunjuk AFPI

Untuk mencegah makin luasnya korban Pinjol, terang Yusri, OJK telah menjalin kerjasama dengan BI, Kementrian Perdagangan, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kemendagri, Kemenko dan UKM, Kemenag, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kejaksaan, Polri, Kementrian Investasi/BKPM dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan.

Upaya pencegahan (preventif) yang telah dilakukan yakni memberikan edukasi pada masyarakat berupa sosialisasi, pembekalan tim kerja Satgas Waspada Investasi Daerah, kuliah umum, jadi narasumber dalam webinar dan publikasi media.

Kemudian, juga melakukan penyebaran SMS "Waspada Pinjol Ilegal" melalui tujuh operator periode 11 hingga 14 Juli 2021. "Kita juga melakukan kerjasama dengan google terkait syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia pada 28 Juli 2021," ungkap Yusri.

Tindakan represif yang dilakukan di antaranya mengumumkan Pinjol Ilegal pada masyarakat. Kemudian, melakukan cyber patrol dan mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin pada Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya, memutus akses keuangan dengan meminta bank atau perusahaan transfer dana untuk tidak bekerjasama dengan Pinjol ilegal serta menyampaikan laporan informasi pada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum. (vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar