OJK Sumbar Ungkap Praktek Investasi Ilegal, Ini Modus Operandinya

Al Imran | Rabu, 08-12-2021 | 16:13 WIB | 120 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>OJK Sumbar Ungkap Praktek Investasi Ilegal, Ini Modus Operandinya<p>

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat, Yusri pada kegiatan Media dan Protokol Gathering kantor OJK Sumbar, Rabu, di Padang. (veby rikiyanto)

PADANG (8/12/2021) - Dalam rentang 10 tahun terakhir, periode 2011-2021, kerugian akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai angka Rp117,4 triliun. Namun, trend entitas yang ditangani terus menunjukan grafik menurun dari periode 2017-2021.

Demikian dikatakan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat, Yusri pada kegiatan Media dan Protokol Gathering kantor OJK Sumbar, Rabu, di Padang. Selain jajaran protokol OJK Sumbar dan jajaran, gahtering ini juga diikuti media cetak, online dan elektronik (televisi dan radio) di Padang.

"Periode 2018-2021, Satgas Waspada Investasi telah menindak 3.514 peer to peer lending (P2PL) ilegal. Terbanyak di tahun 2019 dengan menindak 1.493 P2PL ilegal, 442 investasi ilegal dan 68 gadai ilegal," ungkap Yusri.


Peer to peer lending adalah penyedia jasa pinjaman yang menghubungkan debitur atau pihak peminjam secara langsung dengan pemilik dana pinjaman atau kreditur. Peer to peer lending adalah salah satu bentuk teknologi finansial atau financial technology (fintech).

Dikatakan Yusri, dalam skala Sumatera Barat, data per 30 November 2021, Satgas Investasi Daerah juga telah menerima laporan terkait aktivitas penawaran investasi ilegal.

Yakni, penawaran investasi ilegal dengan modus usaha konveksi di daerah Bukitinggi (1 kasus). Kasus ini telah dikadukan masyarakat ke Polda Sumbar dengan Nomor LP/336/VIII/2021/SPKT-Sbr tanggal 28 Agustus 2021.

Juga terdapat 29 pertanyaan dan informasi dari masyarakat yang berdomisili di Sumatera Barat terkait aktivitas entitas ilegal dan penawaran investasi tidak berizin yang diterima OJK melalui aplikasi portal perlindugan konsumen.

"Pertanyaan yang diajukan di portal perlindungan konsumen ini seputar legalitas dan pengaduan terkait penipuan," ungkap Yusri.

Kemudian, terdapat 320 pertanyaan dan informasi dari masyarakat yang berdomisili di Sumbar terkait aktivitas pihak yang menawarkan jasa peminjaman dana secara online (pinjaman online) ilegal yang diterima OJK melalui aplikasi portal perlindungan konsumen.

"Pertanyaan masyarakat terkait legalitas, pengaduan terkait perilaku debt collector, keberatan atas fasilitas maupun tagihan dan penyalahgunaan data," ungkapnya.

Yusri mengimbau masyarakat, untuk mengenali ciri-ciri investasi ilegal. Seperti:

  • Menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat
  • Menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru "member get member"
  • Memanfaatkan tokoh masyarakat/tokoh agama/public figur untuk menarik minat investasi
  • Klaim tanpa resiko (free risk)
  • Legalitas tidak jelas. Seperti tidak memiliki izin usaha, memiliki badan usaha tapi tidak punya izin usaha serta memiliki badan usaha (berupa PT, koperasi, CV, Yayasan dll) dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya.

"Masyarakat yang mudah tergiur dengan bunga tinggi dan belum paham investasi, jadi kendala dalam penindakan," ungkap Yusri. "Kemudahan membuat aplikasi, web dan penawaran melalui media sosial serta banyak server di luar negeri juga jadi kendala dalam penindakan," tambahnya.

Modus Operandi

Dikesempatan itu, Yusri juga mengungkapkan modus operandi dari investasi ilegal. Seperti, kegiatan like dan view post di media social dengan sistem penjualan langsung (paket member dan referral). Contohnya, Tiktok Cash, Batu Bulkanik, GoIns, Like Share.

Cara lainnya, jasa pengisian isi ulang pulsa dengan memberikan bonus berjenjang. Contohnya, pay2pay, propana reload (CV Prospek Mitra Abadi), kios pulsa (CV Multi Payment Nusantara dan lainnya.

Selanjutnya, kegiatan e-commerce dengan sistem penjualan langsung. Contohnya, PT Nunggal Tali Roso (Netero), PT Caturkerta Raharja (Belilapak.id).

Modus lainnya, kegiatan jasa periklanan dengan sistem jaringan. Contohnya, PT Kam and Kam (memiles), Himpunan Sosial Mandiri Indonesia (Plays 100 Club), Midjobs Indonesia, netizen charity, PT Forkom Digital Indonesia (King Poin), Share4pay Indonesia, PT Bes Maestro Waralaba (klik & share) dan PT Resva Nettiz Media Internasional (Nettiz).

Juga ada modus skema piramida dengan modus penjualan e-book. Contohnya, komunitas jempol preneur (KJP), perpskita, duit bomber, yayasan solusi Indonesia sejahtera (2milyard.com).

Skema ponzi juga terjadi. Modelnya, modus penjualan saham yang dilakukan sekitar 14 perusahan investasi, skema ponzi dengan modus belanja online (JD Union dan Alimama Indonesia) serta skema ponzi dengan modus membantu sesama seperti PT Asia Dinasty Sejahtera, Dream4Freedom, Autogaian/Real Sultan, Path of Dream, Program Ghaniyyu100, Sedekah100, Fisco Club dan Amethyst.asia.

"Penawaran investasi ilegal bukan merupakan pilihan investasi dan penawaran investasi melalui aplikasi telegram dalam grup investasi merupakan kegiatan ilegal. Keputusan investasi ada di tangan investor dan setiap investasi selalu memiliki resiko," ungkap Yusri.

"JIka menerima penawaran investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi maka wajib untuk mengenali 2L yakni legal (status perizinan) dan logis (imbal hasil wajar dan memilik resiko)," tambahnya.

Untuk memastikan legalitas perusahaan sektor jasaa keuangan yang diawasi OJK, masyarakat bisa mengakes melalui laman:

  • Pasal Modal : https://pasarmodal.ojk.go.id
  • Fintech P2PLending: https://bit.ly/daftarfintechlendingOJK
  • IKD: https://www.ojk.go.id/GESIT/More/Fintech/0
  • atau bisa juga memeriksanya di website OJK di alamat https://ojk.go.id

"Apabila menemukan penawaran investasi ilegal, warga diharapkan melaporkan ke Satgas Waspada Investasi dengan alamat email waspadainvestasi@ojk.go.id serta masyarakat dirugikan oleh investasi ilegal agar segera lapor ke polisi," ungkap Yusri. (vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar