KSU Air Bangis Semesta Pertanyakan Plasma Seluas 374 Hektare

Al Imran | Rabu, 22-12-2021 | 16:53 WIB | 697 klik | Kab. Pasaman Barat
<p>KSU Air Bangis Semesta Pertanyakan Plasma Seluas 374 Hektare<p>

Warga di tengah areal perkebunan sawit yang diklaim KSU Air Bangis Semesta sebagai plasma mereka. (robi irwan)

PASMAN BARAT (22/12/2021) - Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis Semesta di Kecamatan Sungai Beremas, mempertanyakan kondisi perkebunan plasma yang hingga hari ini tidak kunjung ada kejelasan.

"Kita selaku pengurus merasa sedikit ada keanehan terhadap status kebun plasma yang katanya saat ini masuk dalam kawasan hutan produksi. Pasalnya, TBS terus dicuri, namun tidak ada tindakan apapun dari aparat penegak hukum ataupun dari pemerintah setempat," kata Ketua KSU 364 Air Bangis Semesta, Widya Afdi di Simpang Empat, Sabtu.

Hal itu diakuinya, karena kerap menemui adanya pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan orang di luar pihak koperasi. Mirisnya, hal itu dilakukan pada siang hari.


"Kita menduga, hal ini ada permainan dengan pihak lain sehingga kegiatan illegal ini berjalan dengan mulus hingga hari ini. Mereka mengambil TBS dengan mobil yang kalau dihitung-hitung mencapai tiga truk dalam satu hari," ungkapnya.

Sementara itu, Widya Afdi menyesalkan sikap aparat penegak hukum dan pemerintah setempat yang terkesan hanya tajam sebelah. Dimana, ketika ada dari anggota koperasi yang ingin menyelamatkan kebun dengan memanen TBS, malah dilaporkan kepada pihak berwajib hingga akhirnya berujung di meja hijau.

Disebutkan, seperti yang terjadi pada beberapa orang anggota koperasi yang saat itu dilaporkan oleh oknum kepala jorong setempat ketika itu dan hingga kini masih dalam proses hukum.

"Waktu itu ada oknum kepala jorong yang melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi kita, namun ketika ini dilakukan oleh orang yang diduga pencuri, pihaknya hanya diam saja. Kami menduga ini ada permainan," paparnya.

Menyikapi hal ini, pihaknya mengakui telah menyurati Gubernur Sumbar, Mahyeldi namun hingga kini belum ada tanggapan. Begitu juga terhadap Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar.

Sementara itu, para pengurus koperasi hari ini, terus didesak oleh para anggota koperasi untuk dilakukan panen TBS. karena, mereka sangat membutuhkan hasil dari kebun plasma ini demi kelangsungan hidup mereka.

Ia menyebutkan. pihaknya punya kebun, namun tidak mendapat hasil. Sedangkan pencuri dengan leluasa mengambil yang nyata-nyata itu adalah hak mereka selaku anggota koperasi.

"Kita meminta kepada pemerintah daerah, baik itu bupati, wakil bupati, DPRD, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menindaklanjuti hal ini. Karena sudah hampir satu tahun kebun ini tidak diambil hasilnya. Mohon berikan kami kepastian dan bantulah kami masyarakat kecil ini," imbuhnya.

Dimana sebelumnya, pengurus KSU Air Bangis Semesta yang lama telah melakukan penyerahan lahan plasma 374 kepada pemerintah pada 15 Februari 2021 yang lalu dihadapan penyidik Polres Pasbar, dengan alasan yang menyatakan bahwa lahan tersebut berada didalam kawasan hutan produksi.

Namun, alasan tersebut menurut pengurus koperasi yang sekarang, tidaklah masuk akal. Dimana, lahan plasma seluas 374 hektare itu adalah milik anggota KSU 374 Air Bangis Semesta yang berjumlah 3.768 orang dan sudah dimanfaatkan selama kurang lebih 15 tahun yang dikelola melalui wadah Koperasi.

Namun sejak tahun 2018 yang lalu, pengurus tidak pernah lagi mengadakan RAT yang akhirnya berujung kepada mosi tidak percaya anggota pada pengurus dan mengakibatkan lahan seluas 374 hektare terlantar dan tidak dipanen, karena arogansi pengurus yang tidak bersedia untuk diawasi oleh perwakilan anggota.

Saat itu, kata Widya, pengurus dengan arogannya menyampaikan dihadapan pemerintah daerah bahwa biarlah lahan 374 hektare itu hancur daripada harus diawasi oleh anggota. Sehingga, sampai sekarang lahan itu tidak ada lagi perawatan dan dibiarkan begitu saja, bahkan malah menjadi tempat para pencuri untuk mengambil hasilnya.

"Yang kita herankan, bukti penyerahan lahan kebun plasma 374 ini yang katanya diserahkan kepada pemerintah itu, sampai sekarang tidak pernah kita lihat berupa apa. Entah itu surat atau hanya secara lisan saja," pungkasnya. (pl1)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar