Perda RPJMD Agam Disosialisasikan, Sekda: Singkronkan Misi, Renstra dan Renja

Al Imran | Rabu, 29-12-2021 | 16:38 WIB | 986 klik | Kab. Agam
<p>Perda RPJMD Agam Disosialisasikan, Sekda: Singkronkan Misi, Renstra dan Renja<p>

Sekda Agam, Edi Busti memberikan arahan pada sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026, Selasa. (humas)

AGAM (28/12/2021) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026, Selasa.

Kepala Bappeda, Endrimelson mengatakan, sosialisasi perda tersebut dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan tahun 2023 dan persiapan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Daerah 2021.

"Dengan sosialisasi ini, diharapkan terciptanya sinergitas di tataran OPD, baik perencanaan kerja, strategi maupun sinergi program dengan RPJMD Agam tahun 2021-2026," ujarnya.


Selain sosialisasi Perda RPJMD 2021-2026, imbuhnya, pertemuan yang digelar di Aula Bappeda itu juga menyosialisasikan proses input Renstra Perangkat Daerah pada aplikasi SIPD.

Selanjutnya, menyosialisasikan Kalender Pokok Pemerintah Daerah Tahun 2022 serta hal-hal lain terkait persiapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023.

"RPJMD sebagai dokumen pembangunan daerah yang juga memuat visi misi daerah, maka proses perencanaan tahun 2023 kami rasa perlu untuk dikoordinasikan, agar terjadi sinkronisasi antara RPJMD dan program kerja kedepan," terangnya.

Jabarkan Misi Secara Singkron

Sekda Agam, Edi Busti menyampaikan sejumlah catatan dan arahan dalam menyusun perencanaan kedepan. Dikatakan, penyusunan perencanaan diharapkan mempedomani lima misi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026.

"Dalam RPJMD terdapat lima misi yang menjadi pedoman perencanaan, misi ini dijabarkan oleh masing-masing OPD melalui Renstra yang kemudian menjadi Renja OPD, ini harus sinkron," katanya.

Menurutnya, renstra dan renja yang tidak sinkron atau tidak mengacu pada visi misi yang tertuang dalam RPJMD, maka ini akan menimbulkan masalah yang menghambat cita-cita pembangunan.

"Untuk itu mari fokus dan perhatikan skala prioritas yang akan dilakukan nanti dalam rencana kerja, yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah," ucapnya.

Selanjutnya, masing-masing OPD juga harus mendukung capaian utama pemerintah daerah seperti pencapaian reformasi birokrasi dan pemulihan (recovery) ekonomi.

Lalu, perencanaan kerja OPD tahun 2023 agar selaras dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Untuk itu, pihaknya berharap kepala OPD bisa membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, baik provinsi maupun pusat.

"Kemampuan kepala OPD dan staf menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat sangat dibutuhkan, dan diiringi dengan proposal sesuai dengan kebutuhan daerah," ujarnya. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar