Fadly Amran Lantik 76 Pejabat Administrator dan Pengawas

PADANG PANJANG (30/12/2021) - Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran lantik 76 pejabat administrator dan pengawas, di Hall Lantai III Balai Kota, Kamis. Dipelantikan tersebut, Fadly mengatakan, tanggung jawab yang diberikan sekarang ini tidak ada bedanya dari tanggung jawab sebelumnya.

"Jika kita berniat, pasti kita harus mempertanggungjawabkannya. Mari betul-betul mengabdi sebagai abdi negara, dengan mengingat sumpah jabatan kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)," ajak Fadly saat memberikan arahan.

Dari 76 pejabat administrator dan pengawas yang dilantik, terdiri dari 25 pejabat eselon III dan 51 pejabat eselon IV.

Adapun beberapa nama yang dilantik di antaranya Fiori Agustian yang sebelumnya lurah Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT) dilantik jadi camat Padang Panjang Barat (PPB). Lalu, Asrul yang sebelumnya lurah Bukit Surungan, Kecamatan PPB jadi camat PPT.

Baca juga: Semarak Ramadhan di Kota Padang Panjang, Dari Itikaf, Berbagi Berkah hingga Tadarusan

Selain itu, Fhandy Ramadhona dilantik jadi kepala Bagian Umum, Delfianto jadi kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Yohana Lisa jadi kepala Bagian Organisasi, Rika Fitria Hasti jadi kepala Bagian Hukum, Benny jadi kepala Bagian Protokoler dan Dokumentasi Pimpinan.

Selanjutnya, Efi Gusrianto dilantik jadi kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Erwina Agreni jadi kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dian Eka Purnama menjadi kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Lalu, Zia Ul Fikri menjadi sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah, Yetti Syofyarni menjadi sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

Kemudian, Junaidi dipercaya menjadi sekretaris Dinas Perhubungan, Yasmiati Yusbar menjadi sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Elfan menjadi sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca juga: Kerugian Warga Padang Panjang Akibat Erupsi Gunung Marapi Capai Rp13 Miliar

Ditegaskan Fadly, sebagai ASN yang sudah disumpah, hal tersebut telah menjadi pilihan dengan lebih mendahulukan kepentingan negara dan memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

Penulis:
Editor:
Sumber: