Bamus DPRD Sumbar Agendakan Paripurna Penjelasan Pengusul Hak Angket 10 Januari

Al Imran | Selasa, 04-01-2022 | 11:00 WIB | 86 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Bamus DPRD Sumbar Agendakan Paripurna Penjelasan Pengusul Hak Angket 10 Januari<p>

Ilustrasi.

PADANG (4/1/2022) - DPRD Sumatera Barat, mengagendakan rapat paripurna penyampaian usul hak angket pada Senin (10/1/2022) depan.

Paripurna usul Hak Angket yang ditandatangani 17 anggota dewan terkait surat sumbangan bertandatangan Gubernur Sumbar, Mahyeldi ini, akan digelar mulai pukul 09.00 WIB.

"Agendanya, penyampaian penjelasan dari pengusul yang dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan anggota/fraksi DPRD," demikian tertulis dalam keputusn rapat Badan Musyarah (Bamus) DPRD Sumbar yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD, Indra Dt Rajo Lelo dan Raflis (Sekwan), pada Senin (3/1/2022).


Kelanjutan nasib Hak Angket ini, baru diagendakan lagi oleh Bamus DPRD Sumbar di rapat paripurna yang akan digelar Senin (24/1/2022).

Setelah rentang waktu 14 hari sejak rapat paripurna usulan ini digelar, barulah ditentukan agenda paripurna penyampaiam jawaban dari para pengusul yang langsung dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Lanjut atau berhenti.

Diberitakan, sebanyak 17 anggota DPRD Sumbar, mengusulkan hak angket ke pimpinan dewan dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa, 14 September 2021. Pengusul hak angket ini terdiri dari kader Partai Gerindra, Partai Demokrat, PDIP, PKB dan Partai Nasdem.

"Penggunaan hak angket ini, dilatarbelakangi polemik permintaan sumbangan partisipasi pihak ketiga dalam pembuatan sebuah buku. Penggunaan kewenangan pengawasan ini, agar persoalan tidak jadi melebar serta mendapatkan kepastian hukum dan politik," ungkap Nurnas yang juga ditunjuk sebagai juru bicara pengusul Hak Angket, usai paripurna itu.

Usulan ini diserahkan HM Nurnas dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat pada Ketua DPRD, Supardi dari Fraksi Gerindra.

Ikut menyaksikan, tiga pimpinan DPRD Sumbar lainnya, Irsyad Syafar (PKS), Indra Dt Rajo Lelo (PAN) dan Suwirpen Suib (Demokrat). Dalam paripurna itu, hadir Wagub Sumbar, Audy Joinaldy.

Nurnas, saat menyerahkan dokumen pengusulan hak angket ke pimpinan dewan, tampak didampingi Firdaus dari Fraksi PDIP-PKB, Muchlis Yusuf Abit (Fraksi Partai Gerindra) dan Irwan Afriadi (Nasdem).

Merujuk Pasal 331 Ayat 1 huruf (a) UU No 17 Tahun 2014 diatur,

Hak Angket ini diusulkan paling sedikit 10 orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 sampai 75 orang.

Untuk periode 2019-2024, anggota DPRD Sumbar ini berjumlah 65 orang. Dengan begitu, pengusulan hak angket terkait sumbangan pembuatan buku ini telah memenuhi ketentuan.

Dilihat dari daftar pengusul hak angket, para wakil rakyat itu berasal dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PDIP-PKB. Satu lagi dari Partai Nasdem yang tergabung dalam satu fraksi bersama PPP yang merupakan partai pengusung Mahyeldi-Audy Joinaldy dalam pemilihan serentak 2020 lalu.

Dengan terpenuhinya syarat pengusulan ini, maka usulan ini bisa berubah jadi Hak Angket apabila memenuhi Pasal 331 Ayat (3) UU No 17 Tahun 2014.

Beleid ini menerangkan,

usulan hak angket bisa disahkan sebagai Hak Angket apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota (65 orang) dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.

(kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar