Harga Sembako Belum Terkendali, Nevi: Kemendag Mesti Pastikan Tidak Ada Penimbunan

Al Imran | Minggu, 09-01-2022 | 06:57 WIB | 101 klik | Nasional
<p>Harga Sembako Belum Terkendali, Nevi: Kemendag Mesti Pastikan Tidak Ada Penimbunan<p>

Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina.

JAKARTA (8/1/2022) - Kenaikan harga sembilan kebutuhan pokok (Sembako), hingga saat ini belum juga terkendali. Padahal, sudah lebih satu pekan masa libur Natal dan tahun baru (Nataru) berlalu.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina dalam pernyataan tertulis yang diterima, Sabtu. Dia meminta, Operasi Pasar (OP) yang digelar pemerintah, lebih tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan.

"Saya mendengar, pemerintah hendak menggelontorkan anggaran cukup besar untuk menstabilkan harga Minyak Goreng. Saya harap jangan hanya minyak goreng, akan tetapi seluruh bahan pangan utama mesti juga stabil," tegas Nevi


Harga pangan yang mesti harus terus stabil, terang Nevi, seperti beras, gula pasir, daging sapi atau daging ayam, telur ayam, garam, susu, bawang merah dan bawang putih.

"Memang yang sangat drastis kenaikannya adalah minyak goreng akibat situasi global dan ditambah dengan moment Nataru. Untuk itu, operasi pasar ini mesti tepat sasaran dan zero mistake," tutur Nevi.

Nevi mengatakan, beberapa harga kebutuhan pokok terpantau mengalami kenaikan sejak menjelang Nataru.

Menurut data PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) Nasional, beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan saat menjelang Nataru di antaranya adalah minyak goreng, telur ayam, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

Politisi PKS ini mengkritisi, kenaikan harga kebutuhan pokok telah menambah beban masyarakat di saat pandemi Covid19 belum berakhir. Terlebih lagi, banyak masyarakat yang terkena PHK selama pandemi, sehingga penurunan daya beli masyarakat semakin lebar.

Nevi juga sangat prihatin terhadap situasi PHK di masyarakat semakin besar. Mengutip dari Kementerian Tenaga Kerja, trend klaim JHT (Jaminan Hari Tua) ke BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 7 Agustus 2021, ada 538.305 orang pekerja sudah mengklaim JHT. Ini artinya sudah ter-PHK.

Prediksi akhir tahun 2021 ada sekitar 894.579 orang, atau hampir sebanyak 895 ribu orang kehilangan pekerjaan.

"Dengan semakin besarnya orang-orang yang kehilangan pekerjaan, stabilisasi komoditas pangan ini sangat berarti untuk bertahan hidup. Pangan yang dikonsumsi setiap hari yang berarti pengeluaran tiap hari."

"Jika terlalu besar, akan sangat mengganggu keuangan keluarga. Bila tidak terpenuhi, akan berpengaruh terhadap ketercukupan gizi," tambah Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengusulkan ke pemerintah, agar memperhatikan upaya menjamin tersedianya pasokan stok komoditas agar terjadi stabilitas harga kebutuhan pokok.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mesti melakukan pemeriksaan gudang-gudang yang menyimpan komoditas kebutuhan pokok untuk memastikan tidak terjadi penimbunan.

Selain itu, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas jika ada yang terbukti melakukan penimbunan.

Nevi menambahkan, pemerintah juga harus memastikan distribusi komoditas kebutuhan pokok berjalan lancar, jangan sampai ada penimbunan, dan lakukan koordinasi yang baik antar Kementerian dan Lembaga terkait.

Data yang berbeda antar Kementerian dan Lembaga harus tepat karena menjadi penyebab munculnya kebijakan yang merugikan rakyat.

"Saya berharap, pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok agar tidak merugikan pihak-pihak terkait seperti petani, nelayan, pedagang, dan juga rakyat selaku konsumen."

"Memastikan operasi pasar pada sasaran yang tepat dan tidak ada penyimpangan sedikitpun jadi kunci suksesnya tindakan pemerintah dalam langkah stabilisasi komoditas pangan di masyarakat," tukas Nevi. (vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar