Usulan Hak Angket DPRD Sumbar Kandas, 9 Pengusul dari Dua Fraksi Tarik Diri

Al Imran | Senin, 10-01-2022 | 18:38 WIB | 109 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Usulan Hak Angket DPRD Sumbar Kandas, 9 Pengusul dari Dua Fraksi Tarik Diri<p>

Ketua DPRD Sumbar, Supardi memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian usul hak angket, Senin. (humas)

PADANG (10/1/2022) - Lima orang anggota Fraksi Partai Gerindra bersama empat orang anggota Fraksi PDI-PKB DPRD Sumatera Barat, menyatakan menarik usulan Hak Angket terhadap gubernur Sumatera Barat. Penarikan usulan ini disampaikan pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian usul hak angket, Senin.

Usulan hak angket ini, awalnya ditandatangani 17 orang anggota DPRD dari tiga fraksi (Fraksi Partai Gerindra, PDI-PKB dan Demokrat) beserta Irwan Afriadi, legislator Partai Nasdem. Irwan di DPRD Sumbar tergabung dalam Fraksi PPP-Nasdem.

"Proses Hak Angket ini sudah berjalan sejak September 2021. Apa yang jadi persoalan sudah dievaluasi gubernur. Sehingga, Hak Angket ini tidak lagi dibutuhkan saat ini, sehingga pengusul menarik diri," ungkap Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi usai sidang paripurna.(Baca: Ini Alasan Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Tidak Ikut Lagi Sebagai Pengusul Hak Angket)


Pengusulan Hak Angket ini dilatarbelakangi terbitnya surat yang ditaandatangani gubernur Sumatera Barat perihal Partisipasi dan Kontribusi Penerbitan Buku Profil Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan. Kemudian, surat imbauan tentang Pemanfaatan Ruang Promosi Dalam Rangka Penerbitan Buku Sumatera Barat Outlook.

Karena sembilan orang pengusul menarik usulannya (5 Fraksi Gerindra dan 4 Fraksi PDIP-PKB-red), otomatis pengusul Hak Angkat tersisa 8 orang terdiri dari 7 orang anggota Fraksi Partai Demokrat dan 1 orang legislator dari Partai Nasdem (Irwan Afriadi-red).

Dengan begitu, syarat minimal pengajuan usulan jadi tak terpenuhi. Hak Angket ini mesti diusulkan minimal 10 orang legislator.

Kemudian, persyaratan lainnya yang mesti dipenuhi yakni minimal diajukan 2 fraksi berbeda. Dengan menarik dirinya seluruh pengusul dari Fraksi Partai Gerindra (5 orang) dan PDIP-PKB (4 orang), menyisakan Fraksi Gerindra (7 orang). Sementara, Irwan Afriadi tak mewakili fraksinya, Fraksi PPP-Nasdem.

Terpisah, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar, HM Nurnas menyatakan, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Hidayat mencabut usulan sebelum paripurna dibuka. Sedangkan Fraksi PDIP-PKB, mencabut dukungan melalui pesan telepon.

"Partai Nasdem tidak ada mencabut, cuma karena atas nama partai, bukan fraksi, akibatnya Hak Angket secara syarat formil tidak memenuhi. Hanya tinggal Demokrat (8 orang) tambah Nasdem (1 orang). Syaratnya, 10 orang lebih dari satu fraksi," ungkap Nurnas.

Atas kondisi itu, DPRD Sumatera Barat akhirnya membatalkan menggunakan hak angket ke gubernur Sumbar.

Pengajuan usulan Hak Angket ini disampaikan pengusul secara resmi dalam sidang paripurna DPRD Sumbar pada 14 September 2021. Usulan ini diserahkan HM Nurnas pada Ketua DPRD, Supardi bersama perwakilan pengusul lainnya, Firdaus (Fraksi PDIP-PKB), Muchlis Yusuf Abit (Fraksi Partai Gerindra) dan Irwan Afriadi (Nasdem).

Ikut menyaksikan, tiga pimpinan DPRD Sumbar lainnya, Irsyad Syafar (PKS), Indra Dt Rajo Lelo (PAN) dan Suwirpen Suib (Demokrat) dalam paripurna yang dihadiri Wagub Sumbar, Audy Joinaldy.

Merujuk Pasal 331 Ayat 1 huruf (a) UU No 17 Tahun 2014, pengusulan Hak Angket ini harus memenuhi paling sedikit 10 orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 sampai 75 orang.

Untuk periode 2019-2024, anggota DPRD Sumbar ini berjumlah 65 orang. Dengan begitu, pengusulan hak angket terkait sumbangan pembuatan buku ini telah memenuhi ketentuan.

Dengan terpenuhinya syarat ini, usulan ini bisa berubah jadi Hak Angket apabila memenuhi Pasal 331 Ayat (3) UU No 17 Tahun 2014.

Beleid ini menerangkan, usulan hak angket bisa disahkan sebagai Hak Angket apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota (65 orang) dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar