Ini Alasan Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Tidak Ikut Lagi Sebagai Pengusul Hak Angket

Al Imran | Senin, 10-01-2022 | 23:02 WIB | 279 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Ini Alasan Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Tidak Ikut Lagi Sebagai Pengusul Hak Angket<p>

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat.

PADANG (10/1/2021) - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat menilai, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, sudah menangkap dan menghargai pesan substantif dari alasan pengajuan Hak Angket yang ikut diinisiasi lima orang legislator partai besutan Prabowo Subianto itu.

"Hak Angket ini sejatinya memberikan pesan ke kepala daerah, agar selalu hati-hati dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan termasuk yang potensi gaduh di tengah masyarakat," ungkap Hidayat dalam pernyataan tertulis yang diterima, Senin.

Pernyataan ini disampaikan Hidayat, terkait keputusan Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menarik usulan Hak Angket terhadap gubernur Sumbar yang sempat ikut diajukan lima orang anggotanya bersama 12 legislator lainnya pada rapat paripurna Senin. (Baca: Usulan Hak Angket DPRD Sumbar Kandas, 9 Pengusul dari Dua Fraksi Tarik Diri)


Pengusulan Hak Angket ini dilatarbelakangi terbitnya surat yang ditandatangani gubernur Sumatera Barat perihal Partisipasi dan Kontribusi Penerbitan Buku Profil Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan serta surat imbauan tentang Pemanfaatan Ruang Promosi Dalam Rangka Penerbitan Buku Sumatera Barat Outlook.

Ditegaskan Hidayat, Hak Angket ini sejatinya juga ingin memberikan pesan pada siapapun yang mengaku-ngaku orang dekat kepala daerah, untuk tidak lagi merong-rong pimpinan untuk membuat kebijakan atau keputusan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.

"Hingga saat ini, kami sudah tidak lagi mendengar ataupun menerima laporan, adanya kebijakan dan keputusan serupa dari kepala daerah. Atas itu, kami mengucapkan terima kasih pada saudara kepala daerah untuk hal ini," terangnya.

"Hingga saat ini, kami sudah tidak lagi mendengar ataupun menerima laporan adanya oknum oknum yang diduga mengaku-ngaku dekat dengan kepala daerah seperti dalam berbagai pemberitaan disebut-sebut berinisial ES atau siapapun orangnya, yang sesungguhnya tidak lagi terdengar melakukan upaya upaya yang sama," tambah Hidayat.

Menurut Hidayat, Fraksi Gerindra berkeinginan agar gubernur dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai kepala daerah, tidak diganggu-ganggu atau dirong-rong oleh siapa pun yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.

"Kedepan, kami tidak ingin lagi mendengar dugaan adanya perilaku serupa seperti yang diinisialkan dengan sebutan ES, FS hingga ZS," tukas Hidayat.

"Fraksi Gerindra tetap meminta gubernur, untuk melakukan penelusuran dan evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2021 yang mangkrak, diduga tidak sesuai spesifikasi atau yang bermasalah guna dijadikan referensi untuk pelaksanaan APBD 2022," tambahnya.

Fraksi Gerindra tetap meminta gubernur, tegas Hidayat, untuk fokus melaksanakan program dan kegiatan yang sudah termaktub pada APBD 2022, agar dapat terlaksana dengan optimal, tepat waktu sehingga bermanfaat bagi kemajuan daerah dan rakyat Sumatera Barat.

"Fraksi Gerindra juga meminta gubernur dalam menentukan pejabat struktural di lingkungan Pemprov Sumbar, untuk tidak cemas dan takut atas pengajuan, permintaan maupun intervensi dari pihak manapun dalam rangka mempatkan pejabat berintegritas sesuai kompetensi," terang Hidayat.

Menurut Hidayat, mencuatnya ke publik dua surat bertandatangan gubernur pada pertengahan 2021 lalu, telah membuat ketidaknyamanan dan jadi pembicaraan yang meluas di tengah masyarakat. "Menurut hemat kami, penerbitan kedua surat tersebut diduga telah dimanfaatkan perorangan, badan dan atau kelompok yang berada di luar instansi pemerintahan daerah," terangnya.

"Berdasarkan persoalan tersebut di atas, kami memiliki kekhawatiran terganggunya kenyamanan dan ketertiban umum dalam pengelolaan pemerintah daerah yang beresiko meruntuhkan harga diri dan wibawa serta potensi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah dan kepala daerah serta nama baik daerah di tingkat nasional."

Dengan pengajuan Hak Angket, tegasnya, bertujuan untuk terciptanya iklim sosial politik yang kondusif di tengah masyarakat, dibutuhkan sebuah kepastian hukum dan politik atas kasus yang mengemuka di ruang publik. Itu semua demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik, tertib, bersih bebas KKN serta lahirnya kebijakan kebijakan yang tidak meresahkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Dengan tidak ikut lagi sebagai pengusul Hak Angket, ungkap Hidayat, Fraksi Gerindra mengharapkan kepala daerah fokus menjaga spirit optimisme bersama, dalam rangka percepatan recovery ekonomi dan recovery sosial pascaterpaan pandemi Covid19.

Kemudian, untuk terlaksananya iklim yang kondusif dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah Sumatera Barat (good governance dan clean government) serta untuk kepentingan Sumatera Barat yang lebih luas. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar