Ini Alasan Fraksi PDIP-PKB Cabut Usulan Hak Angket ke Gubernur Sumbar

Al Imran | Selasa, 11-01-2022 | 21:01 WIB | 137 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Ini Alasan Fraksi PDIP-PKB Cabut Usulan Hak Angket ke Gubernur Sumbar<p>

Ketua Fraksi PDIP-PKB, Albert Hendra Lukman.

PADANG (11/1/2022) - Tiga orang kader PDIP yang tergabung dalam Fraksi PDIP-PKB DPRD Sumatera Barat, mengikuti agenda bimbingan teknis (Bimtek) pada 8-11 Januari 2022 dalam rangka ulang tahun partai ke-49 di Jakarta.

"Kami terkendala untuk memperjuangkan Hak Angket ke gubernur Sumbar, karena tengah dinas luar daerah. Selain itu, sejawat kita dari PKB juga tak bisa menghadiri rapat paripurna. Jadi, ini lebih disebabkan faktor eksternal," ungkap Ketua Fraksi PDIP-PKB, Albert Hendra Lukman, melalui pesan tertulis, Selasa siang.

Pernyataan ini disampaikan Albert, terkait keputusan Fraksi PDIP-PKB DPRD Sumbar menarik usulan Hak Angket terhadap gubernur Sumbar yang sempat ikut diajukan empat orang anggotanya bersama 12 legislator lainnya, pada rapat paripurna Senin. (Baca: Usulan Hak Angket DPRD Sumbar Kandas, 9 Pengusul dari Dua Fraksi Tarik Diri)


Pengusulan Hak Angket ini dilatarbelakangi terbitnya surat yang ditandatangani gubernur Sumatera Barat perihal Partisipasi dan Kontribusi Penerbitan Buku Profil Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan serta surat imbauan tentang Pemanfaatan Ruang Promosi Dalam Rangka Penerbitan Buku Sumatera Barat Outlook.

Menurut Albert, Fraksi PDIP-PKB melihat, dari substansi masalahnya, persoalan hukum ini sudah diambil alih oleh Polda Sumbar. Dimana, penyidik telah menetapkan keputusan, tidak ditemukan unsur pidananya walaupun lagi digugat SP3 dari Polda Sumbar tersebut.

"Kita juga melihat, di dalam proses tata kelola pemerintahan provinsi, adanya perbaikan-perbaikan yangg dilakukan Pemprov Sumbar. Dimana, kritikan dan masukan yang diberikan itu, ditanggapi secara arif dan bijaksana," tukas Albert.

Penarikan usulan ini juga dilakukan Fraksi Gerindra DPRD Sumbar. Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat menyatakan, lima orang legislator partai besutan Prabowo Subianto di Sumatera Barat itu urung ikut sebagai pengusul, dengan sejumlah indikator. (Baca: Ini Alasan Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Tidak Ikut Lagi Sebagai Pengusul Hak Angket).

Merujuk Pasal 331 Ayat 1 huruf (a) UU No 17 Tahun 2014, pengusulan Hak Angket ini harus memenuhi ketentuan, diajukan paling sedikit 10 orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 sampai 75 orang.

Pada rapat paripurna yang digelar Senin (11/1/2022) itu, 5 orang legislator dari Fraksi Gerindra dan empat orang dari Fraksi PDIP-PKB menyatakan tak lagi ikut jadi pengusul. Akibatnya, pengusul yang awalnya berjumlah 17 orang, bersisa jadi 8 orang saja. Terdiri dari 7 orang anggota Fraksi Partai Demokrat dan Irwan Afriadi dari Partai Nasdem.

Karena Hak Angket ini tak bisa memenuhi Pasal 331 Ayat (1) UU 17/2014 (diusulkan minimal 10 orang dan lebih dari satu fraksi), akhirnya Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang memimpin rapat paripurna, memutuskan Hak Angket ini tidak bisa dilanjutkan pembahasannya ketahapan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 331 Ayat (3) UU 17/2014. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar