RDPU Komisi VI

Operasi Pasar Minyak Goreng, Nevi: Picu Situasi tak Terkendali dan Panic Buying

Al Imran | Selasa, 25-01-2022 | 08:45 WIB | 119 klik | Nasional
<p>Operasi Pasar Minyak Goreng, Nevi: Picu Situasi tak Terkendali dan Panic Buying<p>

Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina.

JAKARTA (24/1/2022) - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina minta pemerintah, prioritaskan pemenuhan minyak goreng dalam negeri sebelum melakukan ekspor.

Hal itu disampaikan Nevi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI, Senin, dengan GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia), AIMNI (Asosiasi Industri Minyak Makan Indoensia), GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ) dan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN), dengamn agenda membahas tingginya harga minyak goreng.

Menurut Nevi, proyeksi tingkat konsumsi minyak goreng pada tahun 2019 sebesar 10,86 liter/kapita/tahun. Angka ini cenderung meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 9,60 liter/kapita/tahun.


Ini belum termasuk konsumsi di luar rumah tangga seperti konsumsi oleh hotel, restoran/rumah makan, katering, dan lembaga.

"Menurut data BPS, minyak goreng ini merupakan komoditas yang memiliki andil cukup besar dalam pengeluaran konsumsi masyarakat (0,1%) setelah perhiasan emas (0,26%) dan cabai merah (0,16%)," ungkap Nevi.

Selama ini, terangnya, proporsi serapan minyak goreng dalam negeri memang lebih kecil dari luar negeri sekitar 34%. Dengan tingginya harga pasar dunia, ekspor memang sangat menjanjikan ditambah lagi kelangkaan stok dunia.

"Tapi, kebutuhan dalam negeri jangan sampai di abaikan. Jika abaikan, memicu mahalnya minyak goreng dalam negeri seperti terjadi saat ini," tutur Nevi.

Berdasarkan data dari sejumlah asosiasi perkelapasawitan, total produksi CPO pada tahun 2020 mencapai 51,58 juta ton. Sebanyak 34 juta ton (66 persen) diekspor dan 17,34 juta ton (34 persen) terserap di dalam negeri.

Legislator asal Sumatera Barat II ini memaparkan, pendistribusian minyak goreng dari produsen hingga ke konsumen akhir di 34 provinsi di Indonesia, dapat melibatkan 3 sampai 7 pelaku kegiatan perdagangan.

Pola utama distribusi perdagangan minyak goreng nasional adalah Produsen--Distributor--Pedagang Eceran--Konsumen Akhir dengan MPP (Margin Perdagangan dan Pengangkutan) total sebesar 17,41 persen.

"Margin ini mengindikasikan bahwa secara nasional kenaikan harga dari produsen hingga ke konsumen akhir berdasarkan pola utamanya adalah sebesar 17,41 persen," ungkal Nevi.

Politisi PKS ini mendorong para asosiasi, untuk mewujudkam stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri. "Situasi yang sangat mengkhawatirkan, meskipun pemerintah sudah menjanjikan 250 ribu ton ketersediaan tiap bulan, namun masyarakat melakukan panic buying dengan memborong minyak goreng dengan harga Rp14 ribu," terangnya.

Bahkan, menurutnya, situasi pasar dunia, harga CPO semakin tidak terkendali akibat Indonesia akan membatasi ekspor minyak sawit.

"Ini menunjukkan, bahwa negara kita semestinya menjadi pemeran penting dalam perdagangan dunia pada komoditas minyak sawit ini, meskipun selama ini kita menjadi olok-olok terkait produk sawit yang mengganggu kesehatan dan lingkungan oleh masyarakat Eropa," tegasnya.

"Saya menekankan kepada pemerintah, agar kebijakan pemerintah ini dapat berdampak jangka panjang dalam persoalan minyak sawit ini. Dengan harga Rp14 ribu, ternyata memicu gejolak perilaku masyarakat terutama masyarakat yang memiliki kemampuan daya beli. Bagaimana masyarakat yang tidak mampu beli," kata Nevi mempertanyakan.

Berdasarkan informasi yang ia kumpulkan di lapangan, meskipun harga Rp14 ribu ditentukan pemerintah, ada titik-titik tertentu stok minyak goreng tidak ada. Ini artinya, ada situasi yang tidak terkendali dalam harmonisasi suplai dan demand.

Bahkan beberapa supermarket pun memanfaatkan situasi untuk mendapat harga minyak goreng Rp14 ribu, mesti beli produk lain dulu sebesar Rp50 ribu, meskipun pemerintah dengan cepat menangani hal ini.

"Saya menyarankan, operasi pasar di titik-titik masyarakat yang memiliki daya beli rendah harus dilakukan pada harga minyak goreng Rp14 ribu."

"Selain menjamin adanya stok yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan syarat maksimal pembelian, juga meningkatkan ketepatan sasaran pemenuhan kebutuhan masyarakat," tutup Nevi Zuairina. (vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar