Mainkan Orkestrasi Pemberantasan Korupsi di Semua Kamar Kekuasaan

Al Imran | Kamis, 10-03-2022 | 20:05 WIB | 95 klik | Nasional
<p>Mainkan Orkestrasi Pemberantasan Korupsi di Semua Kamar Kekuasaan<p>

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat didaulat jadi Inspiring Speaker dalam Simposium Demokrasi yang digelar Pro Democracy Watch (Prodewa) di Jakarta, Kamis.

JAKARTA (10/3/2022) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menegaskan, pemerintah memerlukan kontrol. Kalau tidak, maka setahap demi setahap akan tercipta ketidakadilan dan institusi politik akan diisi oleh orang-orang yang korup.

Kontrol ini, terangnya, sejalan dengan adagium yang dipopulerkan Lord Acton bahwa power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.

"Sebuah negara yang terlalu korup, akan menghasilkan taraf kemiskinan dan kesulitan hidup yang intensif, karena di dalamnya tidak ditemukan hukum-hukum maupun institusi-institusi yang memadai untuk mengendalikan hasrat sewenang-wenang untuk berperilaku korup dalam sistem secara merajalela," tegas Firli Bahuri saat didaulat jadi Inspiring Speaker dalam Simposium Demokrasi yang digelar Pro Democracy Watch (Prodewa) di Jakarta, Kamis.


Kegiatan tersebut dibuka Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dan juga dihadiri antara lain Menteri Investasi, Lahadalia dan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa.

Prodewa yang dipimpin M Fauzan Irvan, adalah wadah berhimpun mantan aktivis organisasi intra kampus. Kegiatan Simposium Demokrasi dihadiri puluhan anggota Prodewa dan diselenggarakan dalam rangka menjalin silaturahmi dan konsolidasi.

Firli menambahkan, ruh demokrasi adalah keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian seharusnya di era demokrasi sudah tidak ada lagi korupsi.

"Ruh keterbukaan ini harusnya menjadi mimpi buruk bagi pelaku korupsi," tambahnya.

Dikesempatan itu, Firli Bahuri juga membandingkan pandangan dua pemikir hukum konstitusi yakni Friedrich Julius Stahl (1802-1861) dan A.V. Dicey (1835-1922), yang menawarkan kerangka kerja negara demokrasi berdasarkan hukum.

Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah negara hukum atau rechtsstaat, sementara A.V. Dicey memakai istilah rule of law.

Menurut Stahl, ada empat unsur rechtsstaat dalam arti klasik yaitu hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan (trias politika), pemerintah berdasar peraturan (wetmatigheid van bestuur) dan peradilan administrasi.

Sementara, Dicey mengatakan rule of law mencakup supremacy of the law, equlity before the law dan jaminan HAM oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.

Demokrasi Masa Depan

Dalam kaitan dengan format demokrasi Indonesia di masa depan, Firli mengatakan, semestinya tidak ada lagi praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di berbagai tingkatan. Karena itu penting bagi semua anak bangsa untuk secara bersama-sama memerangi hal-hal yang memungkinkan praktik korupsi.

Dalam konteksi itu, ia kembali menyampaikan ajakannya kepada semua warga bangsa untuk terlibat dalam orkestrasi pemberantasan korupsi.

Orkestrasi ini, sambungnya, harus dimainkan di semua kamar kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun partai politik.

"Rekan-rekan, putra dan putri Indonesia, harus mengambil peran secara aktif dalam membebaskan dan membersihkan Indonesia dari praktik korupsi."

"Apakah kita ingin menjadi saksi sejarah atau jadi pelaku sejarah. Apakah kita memilih menjadi penonton atau menjadi pemain. Masa depan bangsa Indonesia ada di tangan anda. The future depends on what we do at present," tukas Firli Bahuri.

Dia berharap dan yakin, dengan upaya bersama, maka demokrasi yang dicita-citakan gerakan Reformasi 1998 akan terwujud tanpa mengulang kegagalan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar