Diskusi 1 Tahun Suhatri Bur-Rahmang, Yohanes: Padangpariaman 'Bangkrut' Itu Fakta

Al Imran | Sabtu, 12-03-2022 | 20:13 WIB | 982 klik | Kab. Padang Pariaman
<p>Diskusi 1 Tahun Suhatri Bur-Rahmang, Yohanes: Padangpariaman 'Bangkrut' Itu Fakta<p>

Akademisi Unand, Hary Efendi (baju putih) saat berbicara di diskusi 1 tahun Suhatri Bur-Rahmang di sebuah cafe Bisati, Sabtu sore. Dalam diskusi yang dipandu Aznil Mardin itu, juga hadiri pendiri Revolt Institue, Eka Vidya Putra, serta politisi Padang Pariaman, Happy Neldy, Yohanes Wempi dan Faisal Arifin. Juga hadir Kadiskominfo Padang Parimanan, Zahirman.

PADANG PARIAMAN (12/3/2022) - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kabupaten Padang Pariaman di tahun anggaran 2021 serta permasalahan defisit APBD yang tak kunjung terselesaikan sejak 2018 lalu, mencuat dalam diskusi evaluasi 1 tahun Suhatri Bur-Rahmang yang digelar Lingkaran Mahasiswa Piaman (Lima Pia) di Palanta Raso Cafe, Bisati Sungai Sariak, Sabtu siang.

"Ada yang ganjil pada pembayaran TPP bulan November dan Desember di tahun anggaran 2021 lalu. TPP Guru dibayarkan untuk November, Desembernya tak dibayarkan. Hal sebaliknya terjadi untuk TPP Tenaga Kesehatan," ungkap moderator diskusi, Aznil Mardin pada sesi diskusi.

Menanggapi pertanyaan ini, Kepala Dinas Kominfo Padang Pariaman, Zahirman yang diutus Bupati Suhatri Bur mengakui, TPP di Pemkab Padangpariaman memang hanya dibayarkan untuk 11 bulan. Itu berlaku pada seluruh pegawai, tak hanya guru dan tenaga kesehatan.


"Sejak masa Pandemi Covid19, APBD Padangpariaman melakukan beberapa kali refocusing anggaran. Daripada nantinya jadi berhutang, makanya ditetapkan TPP hanya untuk 11 bulan di tahun anggaran 2021 lalu. Kebijakan ini menyeluruh untuk seluruh pegawai di Padangpariaman," ungkap Zahirman.

Zahirman mengajak seluruh aparatur pemerintahan, untuk mengikhlaskan TPP yang tak terbayarkan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat di masa Pandemi Covid19 ini.

Menanggapi TPP yang dibayarkan hanya 11 bulan ini, mantan Ketua DPRD Padangpariaman, Faisal Arifin Rangkayo Majo Basa menilai, bentuk penzaliman Pemkab Padangpariaman pada aparatur pemerintahan. Karena, kondisi defisit pada APBD ini telah terjadi sejak tahun anggaran 2018 lalu sesuai dengan LHP BPK RI.

Pada tahun anggaran 2022 ini, terangnya, defisit APBD Padangpariaman mencapai angka Rp50 miliar. Lazimnya, defisit ini ditutup dengan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Sementara, dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), Padangpariaman stagnan bahkan cenderung menurun setiap tahun.

"Jumlah Silpa ini, sebenarnya bisa diprediksi setiap tahunnya oleh pemerintah. Begitupun dengan PAD. Jika terjadi pemotongan TPP secara berulang, ada yang salah dalam tatakelola pemerintahan di Padangpariaman ini," tegas Faisal Arifin.

Menurut politisi Partai Golkar ini, gaji aparatur berikut TPP, berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah dihitung secara cermat oleh pemerintah pusat. Artinya, belanja pegawai itu telah tersedia secara mencukupi setiap tahunnya.

"Saya melihat, pemerintah daerah melakukan sejumlah inovasi namun dibiayai melalui DAU. Strategi ini tak bisa terus dilanjutkan jika trend PAD menurun dan jumlah Silpa yang sedikit. Harus ada terobosan baru agar hal ini tak terus berulang," tegasnya.

Memecahkan masalah ini, politisi PKS Padangpariaman, Yohanes Wempi menyarankan bupati dan wakil bupati untuk menghentikan rencana pembangunan Tarok City. Karena, Padang Pariaman dalam kondisi bangkrut itu sudah jadi kenyataan. Tak sekadar isu

"Jadikan Tarok City itu sebagai sentra jagung di Padang Pariaman karena jagung ini sangat dibutuhkan masyarakat Sumatera Barat, karena masih didatangkan dari provinsi tetangga. Jika kondisi keuangan daerah ini sudah kembali normal, jadikan lah kembali Tarok City itu sebagai kawasan pendidikan. Sekarang ini, daerah kita darurat keuangan," ungkap Yohanes.

Yohanes juga meminta, proyek-proyek yang tak jelas kepentingannya untuk masyarakat banyak, lebih baik dihentikan. Dia meminta kepala daerah, tak terjebak dengan proyek mercusuar.

Hal senada dikatakan Happy Neldi. Politisi Partai Gerindra ini meminta Suhatri Bur-Rahmang untuk tidak terus melakukan pengkotak-kotakan. Terutama terus mengulang soal rivalitas di masa pemilihan kepala daerah 2021 lalu.

"Anggaplah ini masukan untuk mendorong bekerja lebih baik. Sampai saat ini, kepala daerah kita ini masih stagnan. Prestasi keduanya belum ada. Jangan ada lagi stigma orang kalah dilayangkan di ruang publik," harap Happy yang juga mantan calon kepala daerah di pilkada lalu.

Akademisi Unand, Hary Effendi berterima kasih pada Lima Pia yang telah menggagas diskusi 1 tahun kepemimpinan Suhatri Bur-Rahmang. Dia melihat, pola kepemimpinan Suhatri-Rahmang telah berubah dari kebiasaan selama ini.

Hary juga meminta politisi Padangpariaman terutama yang duduk di DPRD, untuk terus melakukan kritik membangun pada pemerintahan. Jika cenderung diam, tentu tak sehat bagi proses demokratisasi di daerah.

"Kritik dan masukan dari politisi, merupakan sarana bagi masyarakat untuk mencari pemimpin alternatif di masa depan. Kalau politisi banyak diam, tentu kepala daerah sekarang akan menang mudah di pemilihan mendatang. Sementara, daerah kita ini sedang bermasalah terutama dalam masalah keuangan daerah," tegas Hary.

Sementara, akademisi UNP yang juga pendiri Revolt Institute, Eka Vidya Putra lebih fokus pada filosofi pentingnya seorang pemimpin dievaluasi. Karena, evaluasi ini akan membawa pembangunan yang dirancang pemimpin, akan bermanfaat pada peradaban, tak sekadar pembangunan fisik semata.

Diskusi yang berlangsung 3,5 jam lebih itu, juga bisa bisa disimak melalui akun youtube revolt institue di alamat Revolt Official Channel. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar