Wako Bukittinggi Perintahkan Wali Murid Jangan Bayar Uang Komite

BUKITTINGGI (15/3/2022) - Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar menyayangkan pengurus komite sekolah tingkat SMA/sederajat, yang masih meminta iuran pada wali murid. Menurutnya, iuran komite bagi siswa SMA/sederajat di Kota Bukittinggi akan ditanggung ABPD.

"Pada tahun anggaran 2022 ini, anggarannya telah tersedia di APBD Bukittinggi. Proses pembayaran juga tengah berjalan. Saat ini, persetujuan pembayarannya masih tersangkut di Pemprov Sumbar," tegas Erman Safar di balai kota, Selasa.

Iuran komite ini viral melalui berbagai platform sosial media sejak dua hari terakhir. Dimana, salah satu pengurus komite sekolah di Bukittinggi, melayangkan surat pada orang tua murid, untuk segera melunasi iuran. Latar belakang permintaan pembayaran ini, akan berakhirnya proses belajar mengajar bagi siswa kelas XII serta segera mengikuti ujian satuan pendidikan (USP).

"Kami menyayangkan surat komite sekolah ini. Dalam APBD 2022, sudah disahkan anggaran bantuan keuangan khusus untuk membayar iuran komite sekolah se-Kota Bukittinggi. Program ini juga sudah kita sampaikan ke Kacabdin," jelas Erman.

Baca juga: Libur Lebaran 2024, Tingkat Hunian Hotel Naik 100 Persen

Tahapannya, lanjut Erman, karena memang Pemko tidak bisa menyalurkan langsung uang ke SMA karena di bawah kewenangan provinsi.

"Hari ini bolanya ada di provinsi. Kami minta Pemerintah Provinsi Sumbar agar cepat bekerja, karena masyarakat kita butuh."

"Termasuk, beberapa program-program unggulan kita untuk membantu meringankan beban masyarakat, seperti Tabungan Utsman, membantu iuran komite, membantu guru honor di SMA, semua tersangkut di provinsi. Untuk itu, kita minta provinsi mempercepat prosesnya," tegas Erman.

Dia juga mengimbau, pelajar SMA dan SMK sederajat ber-KK Bukittinggi, untuk tidak membayarkan uang komite.

Baca juga: Seminggu Liburan Idul Fitri 1445 H, Bukittinggi Raup PAD Rp2,2 Miliar

"Kita minta seluruh anak-anak SMA di Kota Bukittinggi, jangan bayar uang komite. Karena, APBD sudah disiapkan. Kalau memang karena kinerja pemerintah provinsi yang memperlambat proses ini, jangan kemudian menjadi masyarakat yang menanggung beban."

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: