Bantuan Uang Komite di Bukittinggi, Kadisdik Sumbar: Kerjasama Baru Kamis Malam Dibahas

Al Imran | Jumat, 18-03-2022 | 10:48 WIB | 656 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Bantuan Uang Komite di Bukittinggi, Kadisdik Sumbar: Kerjasama Baru Kamis Malam Dibahas<p>

Ilustrasi.

BUKITTINGGI (18/3/2022) - Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Suryanto mengatakan bantuan keuangan khusus dari pemerintah Kota Bukittinggi hingga saat ini belum masuk ke pemerintah provinsi.

"Dananya belum distranfer ke APBD kami (Provinsi, red). Perjanjian kerjasama baru kemarin -- Kamis (17/3/2022) -- habis Magrib kita bahas dengan Sekda Bukittinggi," kata Suryanto, Jumat.

Ia mengatakan, bantuan keuangan khusus dari kota Bukittinggi tidak semerta-merta langsung jadi, karena harus dibuat dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dulu.


"Baru kemarin kami dengan pak sekdanya, dengan kepala dinasnya membicarakan terkait draf perjanjian kerjasama," katanya.

Ia mengucapkan terimakasih ke pemerintah kota Bukittinggi, yang telah menyediakan anggaran untuk hal tersebut.

"Perjanjian kerjasamanya ya baru kemarin kita bahas. Tapi dananya memang sudah dialokasikan di APBD mareka (Kota Bukittinggi, red). Dana belum ditransfer, karena perjanjian kerjasama samanya masih belum, masih proses," tegasnya.

"Semua pemerintah kabupaten dan kota terlibat memberikan bantuan keuangan khusus tidak Bukittinggi saja. Ada Pariaman, Sijunjung, Pasaman dan Solok, dan sedang dalam pengurusan PKS nya juga," paparnya.

Ia menyebutkan, daerah pertama yang mengalokasikan BKK adalah Pariaman dimulai pada 2020. "Kota Bukittinggi baru kali ini di 2022 sama dengan Sijunjung," paparnya.

Bantuan dari kota Bukittinggi yang mana PKS nya belum ada itu, lalu muncul edaran dari komite salah satu SMA Negeri di Bukittinggi, isinya meminta wali murid membayarkan segera iuran.

Akibat surat edaran komite beredar luas di media sosial, dan menjadi pembicara di kota Bukittinggi, yang sementara pemerintah kota Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran untuk itu, yang akhirnya menjadi bola liar.

Bahkan terkesan tersendatnya bantuan khusus dari Bukittinggi ada pada pemerintahan provinsi.

Suryanto membantah tundingan itu dan menegaskan orang-orang saja yang mengoreng isu tersebut.

"Semuanya butuh proses. Lagian pembahasan PKS baru kemarin, habis Magrib baru dibahas dengan Sekda Bukittinggi. Dananya juga belum masuk ke provinsi," ucapnya.

Ia menegaskan, bahwa BKK dari pemerintah kota Bukittinggi, nanti akan diperuntukkan bagi warga kota Bukittinggi.

"Yang namanya bantuan keuangan khusus, jadi bantuan dikhususkan untuk warga kota Bukittinggi. Jadi tidak bisa kita pindahkan ke yang lain-lain, tak mungkin lah," ungkapnya.

Suryanto menyebutkan, bantuan keuangan khusus diperbolehkan di Kemendagri Nomor 22 tahun 2020.

"Di Mendagri dibolehkan kerjasama pemerintah daerah provinsi dengan kabupaten kota atau sebaliknya, yang dibolehkan yang saling membantu," paparnya.

Beberapa hari terakhir muncul edaran dari komite salah satu SMA Negeri di Bukittinggi, dimana isinya meminta wali murid membayarkan segera iuran bahkan ramai dibicarakan jika tidak membayar uang komite, pelajar bersangkutan tak dapat mengikuti ujian, dibantah Suryanto.

"Tidak ada itu, mana boleh. Itu digoreng dari mana. Ndak boleh. Artinya tidak satupun sekolah menjadikan sumbangan komite syarat untuk proses pembelajaran. Tidak ada itu," tegasnya. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar