KPK Dalami Aspek Tata Negara, Mekanisme Pengadaan dan Fasilitasi Pembiayaan IKN Nusantara

Al Imran | Senin, 21-03-2022 | 18:35 WIB | 312 klik | Nasional
<p>KPK Dalami Aspek Tata Negara, Mekanisme Pengadaan dan Fasilitasi Pembiayaan IKN Nusantara<p>

Ketua KPK, Firli Bahuri dan pimpinan lainnya, menerima audiensi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Dhony Rahajoe didampingi Tenaga Ahli Tim Transisi, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Senin.

JAKARTA (21/3/2022) - Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Dhony Rahajoe mengatakan, audiensi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran, untuk berdiskusi dan konsultasi terkait rencana pendampingan dan mengawal setiap tahapan proses dalam persiapan dan pembangunan IKN Nusantara.

"Kehadiran KPK kita harapkan untuk memastikan tata kelola IKN nantinya dapat berlangsung dengan baik," ungkap Dhony didampingi Tenaga Ahli Tim Transisi Achmad Jaka Santos Adiwijaya usai audiensi dengan Ketua KPK, Firli Bahuri dan jajaran, Senin.

Sebelumnya, pada 2 Februari 2022, KPK juga telah menerima Menteri PPN/Bappenas yang memaparkan persiapan pembangunan IKN Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Bappenas meminta pendampingan KPK.


Karenanya, sebagai upaya pencegahan korupsi, KPK melalui pelaksanaan fungsi koordinasi dan monitoring mengawal persiapan dan pembangunan IKN Nusantara.

Upaya pencegahan yang dilakukan KPK secara simultan merupakan pelaksanaan atas mandat UU KPK maupun Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas-PK).

KPK kemudian membentuk satuan tugas yang terdiri dari tim Direktorat Monitoring, Korsup dan Stranas PK.

Satgas melakukan pendampingan sesuai dengan tugasnya, antara lain:

Direktorat Monitoring KPK melakukan telaah terhadap UU IKN dan draft aturan turunanya untuk mengidentifikasi celah potensi korupsi dengan metode Corruption Risk Assessment (CRA).

Tim Koordinasi Supervisi fokus terkait wilayah di Kalimantan Timur dan potensi korupsi yang muncul dalam proses pembangunan IKN

Stranas PK mendorong upaya pencegahan korupsi melalui dua aksinya yaitu implementasi renaksi kebijakan satu peta dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Beberapa fokus KPK terkait pembangunan IKN Nusantara antara lain:

  • Penyiapan lahan: ada indikasi okupansi dan klaim pihak ketiga atas lahan-lahan di sekitar IKN; transaksi pertanahan di sekitar IKN yang meningkat drastis; tumpang tindih lahan dan perizinan tambang, perkebunan, kawasan hutan, dan migas
  • Penyediaan tenaga kerja
  • Pengelolaan aset-aset milik negara
  • Proses pengadaan barang dan jasa, dan
  • Mekanisme pembiayaan

Dari hasil analisis sementara terhadap UU IKN dan draft Perpres tentang Otorita IKN, KPK setidaknya mendalami tiga hal yaitu: aspek tata negara, mekanisme khusus untuk pengadaan, dan fasilitas khusus pembiayaan.

KPK juga melakukan koordinasi kepada kementerian/lembaga terkait. Untuk mekanisme pengadaan dan pembiayaan KPK melakukan koordinasi dengan LKPP. Sedangkan, terkait pertanahan KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

KPK berharap dengan pendampingan ini dapat mendorong dan meningkatkan akuntabilitas tata kelola dalam setiap tahapan proses pembangunan IKN Nusantara sehingga dapat mencegah celah dan potensi korupsi. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar