60 Persen Persil Lahan untuk Pelebaran Jalan 2 Jalur Berhasil Dikumpulkan

PASAMAN BARAT (22/3/2022) - Bupati Pasbar, Hamsuardi mengatakan, pertemuan dengan masyarakat di sekitar rencana pelebaran jalan 2 jalur dari bundaran Simpang Empat menuju lampu merah Pasaman Baru digelar untuk yang kedua kalinya, Selasa. Menurut dia, persoalan pelebaran jalan ini tidak akan selesai jika hanya dengan satu atau dua kali pertemuan saja.

"Kita lakukan ini berkali-kali, supaya Bapak Ibu semua paham bagaimana proses jalan ini kita lakukan. Tahap demi tahap, terus kita lakukan demi tercapainya kesepakatan bersama," kata Hamsuardi pada sosialisasi yang dihadiri Wakil Bupati, Risnawanto, Kepala BPN Pasaman Barat, Arfathas Pait, pemilik lahan dan stakeholder terkait lainnya, di aula kantor bupati Pasbar.

Dikatakan, tahap yang dilewati pemerintah dan pemilik lahan, saat ini menuju perkumpulan sertifikat. Dari data yang dikumpulkan sudah mencapai 60 persen dari 150-200 persil lahan yang akan dibebaskan.

"Bapak dan ibu yang saya hormati, proses kita ini masih panjang. Kita juga hitung harganya yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)," ungkap Hamsuardi.

Informasi yang diperoleh hingga sekarang, lanjutnya, belum ada masyarakat yang tidak setuju dengan program jalan dua jalur ini. Dengan adanya pertemuan rutin melibatkan BPN dan pihak berwenang diharapkan kata sepakat ditemukan.

"Mungkin Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu, bahwa ini bukan program saya Hamsuardi dengan Bapak Risnawanto. Namun, program pimpinan kita terdahulu juga sudah disampaikan hal ini," ungkapnya.

"Pimpinan kita terdahulu sudah melakukan pembangunan yang luar biasa. Kita sudah punya bandara, jalan 32 kita juga sudah punya," tambah Hamsuardi.

Namun yang paling penting, urai Hamsuardi, program tersebut dirancang untuk mempermudah masyarakat. Karena jalan bundaran Simpang Empat itu sudah macet, maka perlu perlebaran jalan.

"Kadang sudah tiga kali lampu merah baru bisa lewat," katanya.

Sementara itu, Arfathas Pait mengatakan, ada beberapa langkah yang ditempuh untuk melakukan pembebasan lahan. Seperti penyerahan sertifikat dan pengukuran, pencatatan pelepasan hak sertifikat, setelah itu baru appraisal. Appraisal adalah proses menentukan nilai jual sebuah aset.

"Pencatatan pelepasan hak sertifikat tanah bapak ibu, kami butuh data-data bapak ibu, kalau sertifikat butuh fotocopy-nya, jika tidak punya diganti dengan alas hak," ungkap dia.

"Jika ada di bank, informasi kan kepada kami nanti kami koordinasikan. Setelah semua proses selesai, uang ganti rugi akan masuk ke rekening," katanya. (pl1)

Install aplikasi Valora News app di Google Play