Disperkim LH Gelar FGD untuk Jaring Isu Lingkungan

PADANG PANJANG (24/3/2022) - Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Padang Panjang, Iriansyah Tanjung mengatakan, dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), diperlukan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan terkait penjaringan isu prioritas pembangunan berkelanjutan.

"Melalui FGD ini, kita berharap peserta dapat berdiskusi dan menyampaikan pemikiran-pemikiran terkait isu-isu lingkungan," ujar Iriansyah saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Padang Panjang, di aula BPKD, Kamis.

FGD ini diinisiasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH) Padang Panjang.

Iriansyah menjelaskan, DIKPLHD ini sendiri merupakan laporan status lingkungan hidup daerah yang disusun setiap tahun dan merupakan penilaian terhadap kinerja kepala daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Baca juga: Semarak Ramadhan di Kota Padang Panjang, Dari Itikaf, Berbagi Berkah hingga Tadarusan

"Dokumen ini, disusun oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah yang keanggotaannya melibatkan OPD terkait, perguruan tinggi dan lembaga masyarakat. Karena itu diperlukan penjaringan isu-isu lingkungan untuk ditetapkan isu jadi prioritas," jelasnya.

Dalam menentukan isu prioritas nantinya, Iriansyah meminta, harus berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan Tim Teknis. Di mana, isu prioritas ini dapat mengenai pressure, state, response maupun kegiatan yang berhubungan dengan jenis pressure yang ditetapkan untuk memperbaiki state.

"Adapun yang dapat dijadikan isu prioritas adalah pencemaran atau kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan kualitas lingkungan hidup."

"Ataupun pressure sebagai penyebabnya atau juga bisa persoalan respon yang dilakukan mendapat perhatian publik yang luas sehingga perlu ditangani segera," paparnya.

Baca juga: Kerugian Warga Padang Panjang Akibat Erupsi Gunung Marapi Capai Rp13 Miliar

FGD tersebut turut diikuti Tim Teknis Penyusunan DIKPLHD Kota Padang Panjang, perwakilan dari universitas, PDAM, Bank Sampah, kader LH, Forum Kota Sehat dan LPM serta narasumber FGD dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Barat, Rosa Gustilisa dan OPD terkait.

Penulis:
Editor:
Sumber: