Ombudsman Nilai Standar Pelayanan Publik Agam Masuk Kategori Zona Kuning

Al Imran | Rabu, 30-03-2022 | 18:37 WIB | 528 klik | Kab. Agam
<p>Ombudsman Nilai Standar Pelayanan Publik Agam Masuk Kategori Zona Kuning<p>

Sekdakab Agam, Edi Busti menerima hasil penilaian kapatuhan standar pelayanan publik dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani di aula kantor bupati Agam, Selasa. (humas)

AGAM (29/3/2022) - Pemkab Agam berada pada kepatuhan sedang atau zona kuning, dengan nilai rata-rata 62,86 berdasarkan penilaian kepatuhan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat.

"Di Agam tahun 2021 kemarin, penilaian dilakukan terhadap 51 produk layanan pada empat OPD seperti DPMPTSP-Naker, Disdukcapil, Disdikbud dan Dinas Kesehatan," ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani di aula kantor bupati Agam, Selasa.

Hasil penilaian kinerja di tahun 2021 itu, diserahkan pada Bupati Agam yang diwakili Sekdakab Agam, Edi Busti.


Dikesempatan itu, Yefri Heriani menyebutkan, penilaian kapatuhan standar pelayanan publik ini dilakukan pada OPD yang produk layanannya adalah administrasi.

"Dari empat OPD, yang miliki nilai tertinggi adalah DPMPTSP-Naker dengan nilai rata-rata 92,38," sebutnya.

Meski ini hasil penilaian dari empat OPD, tapi diharapkannya seluruh OPD untuk berkomitmen, memastikan bagaimana standar pelayanan publik bisa hadir di tengah pelaksanaan layanan pada masyarakat.

Dikatakan, Ombudsman mendorong OPD, bagaimana dapat meningkatkan penggunaan digitalisasi dalam mempermudah dan percepat pelayanan pada masyarakat.

"Tahun ini kita kembali melakukan penilaian, bisa saja OPD yang dinilai bertambah dari tahun kemarin," katanya.

Dijelaskan, penilaian kepatuhan ini akan berikan dampak pada wajah pelayanan publik, yang dilakukan pada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.

Hasil kepatuhan itu direspon Bupati Agam melalui Sekdakab Agam, Edi Busti. "Ini adalah nilai yang diberikan Ombudsman terhadap bentuk standar pelayanan publik kita di Agam," sebutnya.

Menyikapi dapat nilai kepatuhan sedang, ia minta seluruh OPD harus mampu merubah sistem pelayanan mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten.

"Kita harus mampu melakukan perubahan sistem pelayanan, dengan melakukan inovasi-inovasi bagaimana pelayanan lebih mudah dan dekat dengan masyarakat," katanya.

Dengan begitu, diharapkannya tahun ini hasil penilaian standar pelayan publik di Agam bisa lebih baik. Tentu, katanya, harus ada perubahan terhadap layanan diberikan dari tahun kemarin. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar