Pendataan Korban Gempa Pasaman Barat Gunakan Aplikasi InaRisk

Al Imran | Senin, 04-04-2022 | 16:20 WIB | 345 klik | Kab. Pasaman Barat
<p>Pendataan Korban Gempa Pasaman Barat Gunakan Aplikasi InaRisk<p>

Wabup Pasaman Barat, Risnawanto mengikuti Rakor percepatan pendataan kerusakan rumah pascagempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, di aula kantor wali Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Senin. (robi irwan)

PASAMAN BARAT (4/4/2022) - Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto menjelaskan, semua dinas terkait telah turun ke lokasi untuk mendata rumah-rumah yang terdampak gempa baik kerusakan ringan, sedang dan berat.

Namun, pendataan ini masih terkendala dengan masih banyaknya masyarakat yang berada di tenda-tenda pengungsian di berbagai lokasi, sehingga data yang dibutuhkan belum lengkap atau belum bisa didapatkan.

"Hari kedua pascagempa, dinas terkait telah ke lapangan mendata rumah masyarakat yang terdampak. Namun, rata-rata masyarakatnya masih berada ditenda-tenda pengungsian. Sehingga, tim kita hanya bertemu orang-orang sekitar. Belum semua nama yang didapatkan, jadi datanya juga belum lengkap," ucap Risnawanto.


Hal itu dikatakan Risnawanto usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pendataan kerusakan rumah pascagempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, di aula kantor wali Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Senin.

Dalam Rakor itu, Risnawanto meminta semua pihak terkait dapat menyelesaikan kelengkapan data kerusakan dalam kurun waktu tiga hari kedepan.

Ia melanjutkan, baik dari BNPB maupun pemerintah provinsi, sudah meminta data pada Pemkab Pasbar. Sesuai arahan, dari OPD terkait sudah memiliki data sendiri, dari nagari juga tentunya sudah mengantongi data.

Namun, agar tidak menghasilkan perbedaan yang besar, data yang ada perlu disingkronkan kembali. Data by name, by adress dan by NIK, juga harus disesuaikan.

"Dimanapun daerah terdampak bencana besar yang datangnya tiba-tiba, membutuhkan waktu pendataan yang cukup lama. Bahkan, masa transisi diberikan waktu selama tiga bulan," terangnya.

Kepada masyarakat, dia berharap, untuk bersabar karena pemerintah dalam menjalankan proses itu. Contohnya untuk membangun Huntara, diperlukan data yang jelas. Kemudian, dibuatkan izin dan SK-nya oleh pemerintah daerah.

"Perlu adanya pengertian dari bapak ibu semua pada pemerintah, untuk sabar dalam proses tersebut. Saya berharap, jangan sampai ada yang tertinggal ketika melakukan pendataan," sebut Risnawanto.

Dalam kurun waktu tiga hari kedepan, tegasnya, data yang ada harus difinalkan. Melalui bantuan aplikasi inaRisk dan disesuaikan dengan fitur yang ada. Kerjasama dan kekompakan diperlukan, dalam menyamakan jawaban atas data-data yang diperlukan.

Turut hadir pada Rakor Percepatan Data Kerusakan Rumah Pasca Gempa, Staf Ahli Bupati Bidang Agama dan Kesra, Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kadis DPMN, Perkim, Kalaksa BPBD, Disdukcapil, Unsur Forkopimca Kecamatan Talamau dan Stakeholder terkait lainnya. (pl1)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar