Rencana BLT Minyak Goreng, Nevi Zuairina: Pemerintah Mesti Selesaikan Akar Masalah

Al Imran | Kamis, 07-04-2022 | 16:39 WIB | 378 klik | Nasional
<p>Rencana BLT Minyak Goreng, Nevi Zuairina: Pemerintah Mesti Selesaikan Akar Masalah<p>

Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina.

JAKARTA (7/4/2022) - Pemerintah harus memiliki kekuatan untuk ujadi penentu harga (price leader) dalam semua lini komoditas strategis termasuk minyak goreng.

Jika tidak, rencana pemerintah untuk memberikan BLT minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga, tak akan mampu mengurai akar masalah yang membuat kondisi tata niaga minyak goreng seperti 6 bulan terakhir.

"Ada hal esensial yang mesti diselesaikan yakni kekuatan pemerintah untuk jadi price leader. Saat ini, swasta lebih superior dibanding pemerintah terkait kebijakan harga minyak goreng jadi pelajaran penting kedepan jangan sampai ini terjadi lagi," tegas Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina menanggapi rencana BLT itu, Kamis.


Politisi PKS ini mendapati data, dengan digelontorkannya BLT minyak goreng pada masyarakat yang masuk dalam daftar bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH) dan 2,5 juta pelaku UMKM gorengan, mesti dapat jadi solusi jangka pendek.

Karena, BLT tersebut nilainya cukup besar yakni lebih kurang sebesar Rp6,9 triliun, meskipun bila diurai hanya senilai Rp300 ribu per keluarga.

Berdasarkan informasi yang ia peroleh, ungkap Nevi, dana BLT Minyak Goreng ini diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid19, untuk menjaga daya beli masyarakat miskin.

"Dengan adanya BLT minyak goreng, maka sebagian dana tersebut, tersedot untuk program ini," terangnya.

"Sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, Harusnya pemerintah tegas menjalankan UU dengan mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng di tanah air. Sehingga negara tidak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT minyak goreng."

"Ini yang saya harapkan jadi solusi jangka panjang di kemudian hari. Sedangkan untuk jangka menengah, saya setuju dengan KPPU yang merekomendasikan pemerintah untuk segera menyediakan insentif untuk mendorong hadirnya produsen baru minyak goreng skala kecil dan menengah (UKM) yang mendekati lokasi perkebunan sawit."

"Hal itu terutama dilakukan di wilayah yang tidak terdapat produsen minyak goreng. Sehingga, pasokan minyak goreng di daerah tersebut tetap terjaga," tegas Nevi.

Anggota Fraksi PKS DPR RI ini mengingatkan bahwa saat ini beban pemerintah sudah cukup berat, dimana masih harus memberikan subsidi listrik, LPG, solar dan bensin Pertalite sebagai konsekuensi agar ekonomi rakyat kecil tidak semakin terpuruk setelah dihantam pandemi Covid19.

'Saya mengingatkan, agar pelaksanaan BLT minyak goreng mesti tepat sasaran. Ini penting menjadi perhatian karena pengalaman masa lalu yakni pada Agustus 2021 Mensos Risma pernah menyatakan bahwa masalah utama di Kemensos ialah perihal data ganda bantuan sosial (Bansos) dan skema program bantuan yang berbelit."

"Semua persiapan harus matang karena jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari," tutup Nevi. (vri)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar