Komisi I DPRD Sampaikan Permintaan Maaf Usai Beraudiensi dengan PCNU Bukittinggi

Al Imran | Jumat, 08-04-2022 | 17:35 WIB | 154 klik | Kota Bukittinggi
<p>Komisi I DPRD Sampaikan Permintaan Maaf Usai Beraudiensi dengan PCNU Bukittinggi<p>

Ketua Komisi I DPRD Bukittinggi, Dedi Fatria dan jajaran, menerima audiensi pengurus PCNU Bukittinggi di ruang sidang utama DPRD, Jumat.

BUKITTINGGI (8/4/2022) - Ketua Komisi I DPRD Bukittinggi, Dedi Fatria menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan anggota DPRD Bukittinggi saat menerima aksi yang digelar beberapa waktu lalu. Dimana, yang bersangkutan menyatakan melarang kehadiran Ansor di Kota Bukittinggi.

"Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua dan seluruh anggota DPRD Kota Bukittinggi," ungkap Dedi Fatria ketika menerima audiensi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bukittinggi dan rombongan, Jumat.

Rombongan PCNU Bukittinggi diterima ketua dan sejumlah anggota Komisi I DPRD Bukittinggi di ruang sidang utama DPRD.


Hadir dalam audiensi tersebut di antaranya, Ketua PCNU Bukittinggi, Eddy Mulyono, Sekretaris PCNU Bukittinggi, Satrio Budiman, kader Ansor dan Banser Sumatera Barat dan jajaran PCNU Bukittinggi lainnya.

Dari DPRD Bukittinggi, hadir anggota DPRD Bukittinggi di antaranya Syaiful Efendi, Arnis, Syafril, Dedi Fatria, Sabirin dan Ibra Yaser.

Syaiful Efendi berharap, atas kejadian sebelumnya dapat jadi hikmah dan melupakan apa yang pernah terjadi untuk mewujudkan kehidupan rahmatan lilalamin.

Ketua PCNU Bukittinggi, Eddy Mulyono mengatakan, salah satu agenda audiensi pengurus PCNU Bukittinggi di antaranya silahturahim, perkenalan dan sekaligus mempertanyakan sikap politik salah seorang anggota DPRD Bukittinggi yang beberapa hari lalu pernah mengeluarkan pernyataan tentang menolak keberadaan Banser NU di Bukittinggi.

"Seorang anggota dewan yang terhormat sampai menyatakan menolak kehadiran organisasi yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, turut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut," terang dia.

"Artinya, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa kewenangannya menolak. Bahkan di Bukittinggi, Ansor sudah ada sejak tahun 1953," tambah Eddy mempertanyakan.

Dalam audiensi tersebut, Sekretaris PCNU Bukittinggi, Satrio Budiman mengatakan, PCNU, Ansor dan Banser adalah satu kesatuan dalam organisasi. Artinya, tidak ada yang perlu dipermasalahkan tentang keberadaan organisasi PCNU dan organisasi badan otonomnya.

"Kami tidak ingin, anggota DPRD diprovokasi pihak tertentu yang merasa terganggu kepentingannya dengan kehadiran Ansor yang merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama. Kemudian memperalat DPRD untuk mendukung keinginannya," terang dia.

"Apalagi mengatasnamakan bela agama Islam," tukas Budiman menambahkan. (rls)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Kabar Daerah