Wacana Tiga Periode dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Alirman: Jubah Demokrasi Dikoyak

Al Imran | Sabtu, 09-04-2022 | 23:35 WIB | 256 klik | Nasional
<p>Wacana Tiga Periode dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Alirman: Jubah Demokrasi Dikoyak<p>

Senator DPD RI dari pemilihan Sumatera Barat, Alirman Sori (dua dari kiri) bersama Sekretaris Pengda JMSI Sumbar, Aguswanto (kiri), sejarawan politik FIB Unand, Hary Effendi Iskandar (dua dari kanan) dan moderator, Al Imran (kanan) dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR/DPD RI di Padang, Sabtu.

PADANG (9/4/2022) - Senator asal Sumatera Barat, Alirman Sori menyatakan, telah mendesak pimpinan DPD RI, segera menggelar sidang paripurna untuk menentukan sikap lembaga terhadap wacana yang berkembang di publik. Terutama soal wacana jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Saya mengetuk hati para senator se-Indonesia, untuk segera menentukan sikap terkait wacana masa jabatan kepala negara ini. Saya yakin, tak satupun para senator bersedia melanggar konstitusi tentang masa jabatan presiden yang dua periode," tegas Alirman di Padang, Sabtu (9/4/2022).

Pernyataan itu disampaikan Alirman Sori, pada sosialisasi empat pilar MPR RI bersama Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (Pengda JMSI) Sumatera Barat. Bersama Alirman, juga tampil sebagai pemateri, sejarawan politik dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas (FIB Unand), Harry Effendi Iskandar.


Menurut Alirman, ada kelompok yang berniat ingin melanggar konstitusi yang telah disepakati secara bulat. Di dalam Pasal 7 UUD 1945 telah tegas dinyatakan, masa jabatan presiden hanya lima tahun. Boleh dipilih kembali untuk periode kedua selama lima tahun lagi.

Selain melanggar konstitusi, timpal Harry Effendi, wacana perpanjangan ataupun tiga periode jabatan bagi presiden, sejatinya telah mengangkangi amanat reformasi 1998. Karena, reformasi itu lahir, salah satu cita-citanya adalah membatasi masa jabatan presiden yang hanya boleh diperpanjang untuk satu kali periode.

"Kini dimunculkan wacana tiga periode bahkan juga ada wacana perpanjangan. Ini sangat melukai amanat reformasi pada tiga windu lalu," tegas Hary yang tengah menyelesaikan program doktoral di Universitas Padjajaran itu.

Dikesempatan itu, Harry menilai, sistem pemilu terutama pemilihan kepala daerah di Indonesia, sudah mendesak untuk didesain ulang. Menurut dia, pemilihan kepala daerah secara langsung, telah menimbulkan kontestasi yang tak sehat juga, walau sama-sama berada dalam semangat otonomi daerah.

"Selayaknya ditinjau ulang, konsep otonomi daerah. Apakah sejak dari provinsi hingga kabupaten/kota, di tingkat provinsi saja atau tingkat kabupaten/kota saja," terangnya.

"Jika di tingkat provinsi, maka bupati dan wali kota ditunjuk gubernur sebagaimana halnya DKI Jakarta. Jika gubernur dinyatkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, maka kontestasi pemilihan kepala daerah akan ada di kabupaten/kota. Ini yang penting kita rumuskan segera, agar demokrasi ini bisa berjalan sehat," tegasnya.

Jubah Demokrasi Terkoyak

Dikatakan Alirman, demokrasi Indonesia saat ini sedang berada di tubir menggelisahkan. Demokrasi Indonesia sedang sakit. Tidak dalam kondisi baik-baik saja. Jika tidak dicegah, demokrasi Indonesia akan hancur.

Terkait dengan empat pilar, Alirman menegaskan, semuanya sudah selesai. Negara berbentuk kesatuan sudah baku. Bhineka Tunggal Ika juga sudah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga disepakati oleh para faunding negara. Terakhir, UUD 45 adalah konstitusi bangsa.

"Jika pemerintah bersama koalisinya di parlemen mengingingkan amandemen UUD, rakyat harus tahu bahwa prosesnya berada di MPR RI. Di dalam MPR RI itu, ada DPD. Makanya, penting untuk memparipurnakan sikap lembaga DPD ini. Agar keriuhan yang tak perlu, tak terus diproduksi," terang Alirman yang dimasa mudanya juga seorang jurnalist itu.

Alirman memastikan, dirinya akan berjuang terus untuk membawa aspirasi daerah menolak masa presiden ditambah satu periode lagi. "Jika bicara kita kondisi demokrasi kita hari ini, maka jawabnya adalah jubahnya telah terkoyak-koyak dan berada di tubir menggelisahkan," tukas dia.

"Saya tidak akan mengkhianati aspirasi rakyat, saya akan pertahankan dan dalam sidang yang sebentar lagi akan dilaksanakan, akan saya tekankan persoalan masa jabatan kepala negara ini," tambah Alirman.

Ditegaskan Alirman, dirinya akan memperjuangkan DPD RI sebagai palang pintu yang akan menghadang wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden bisa dipilih untuk tiga periode. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar