BI Sumbar Gelar Literasi Edukasi Keuangan Inklusif di Bukittinggi

Program Simamak Bank Nagari Bakal Tanpa Bunga dan Agunan, Candra: Masih Menunggu Persetujuan

Al Imran | Sabtu, 16-04-2022 | 17:14 WIB | 312 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Program Simamak Bank Nagari Bakal Tanpa Bunga dan Agunan, Candra: Masih Menunggu Persetujuan<p>

Tangkapan layar narasumber Literasi Edukasi Keuangan Inklusif yang digelar BI Sumbar di Bukittinggi, Sabtu sore. (Ki-Ka) Kabag Pengawasan IKNB, PM dan EPK OJK Sumbar, Irawati, Gusti Candra (Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari), Arif Rahadian (Analis BI) dan moderator.

BUKITTINGGI (16/4/2022) - Bank Nagari merencanakan akan memperbaharui kebijakan pada program Pinjaman Simamak. Program pembiayaan ini selanjutnya menerapkan bunga nol persen serta tanpa agunan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Sumatera Barat.

"Saat ini, pembaharuan kebijakan Program Simamak ini masih menunggu persetujuan. Jika disetujui, Bank Nagari bersama Pemprov Sumbar, bisa pula seperti Pemko Bukittinggi yang memberikan pinjaman tanpa bunga dan agunan bagi pelaku UMKM mereka," ungkap Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Gusti Candra pada kegiatan Literasi Edukasi Keuangan Inklusif yang digelar BI Sumbar di Bukittinggi, Sabtu sore.

Kegiatan ini merupakan rangkaian terakhir dari kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Sumatera Barat (Gernas BBI) yang dibuka Wapres RI, KH Ma'ruf Amin, 12 April 2022 lalu di pelataran Jam Gadang Bukittinggi.


Bersama Gusti Candra, juga hadir narasumber lainnya, Arif Rahadian (Analis BI) dan Irawati (Kabag Pengawasan IKNB, PM dan EPK OJK Sumbar).

Kegiatan secara Daring dan Luring dari Balai Sidang Bung Hatta Bukittinggi ini, dibuka dengan opening speech dari Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Gunawan Wicaksono. Secara Luring, hadir perwakilan UMKM dari berbagai daerah di Sumbar serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Untuk Daring, juga hadir berbagai pelaku usaha dari berbagai provinsi di Indonesia.

Program Simamak sebelumnya merupakan program yang khusus untuk menjangkau UMKM Sumatera Barat dengan memberikan pinjaman modal usaha dengan nilai maksimal Rp3 juta dengan bunga pinjaman 7 persen per tahunnya.

Program Simamak ini, terang Gusti Candra, melengkapi program lainnya yang ditelurkan Bank Nagari dalam mengatasi pelaku UMKM yang mayoritas terjerat pinjaman rentenir yakni Program Marandang (Melawan Rentenir Daerah Ranah Minang).

"Untuk tahun 2022 ini, Program Marandang ini akan menyasar 1500 UMKM di Sumatera Barat dengan alokasi kredit mencapai angka Rp12 miliar lebih," ungkap Gusti Candra.

Selain bicara Program Simamak dan Marandang, Gusti Candra juga mengungkapkan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan secara digital. "Bank Nagari mencatat, nilai transaksi digital dari ribuan merchant yang bergabung, telah mencapai angka Rp54 miliar lebih," ungkap Gusti Candra.

"Trend ini akan terus meningkat di tahun mendatang seiring makin tingginya kesadaran nasabah bank untuk melakukan transaksi non tunai. Terlebih, transaksi ini makin mudah dengan adanya layanan QRIS, dimana nilai transaksinya sudah bisa dicetak pada merchant yang telah bekerjasama. Tidak seperti dulu lagi yang hanya bisa dilihat dari fitur aplikasi," tambah Gusti Candra.

Bank Wakaf Mikro

Sementara, Kabag Pengawasan IKNB, PM dan EPK OJK Sumbar, Irawati mengungkapkan, terdapat lima permasalahan utama UMKM Indonesia yakni permodalan, pemasaran, sumber daya manusia, kelembagaan serta manajemen dan teknologi.

"Salah satu fokus kebijakan strategis OJK di 2022 ini yaitu memperluas akses keuangan pada masyarakat khususnya UMKM untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen pada tahun 2024 mendatang," ungkapnya.

Selain itu, terang Irawati, OJK juga terus mendorong UMKM untuk terus bertahan bahkan naik kelas. Di antara kebijakan OJK untuk mewujudkan itu yakni perpanjangan restrukturisasi bagi debitur terdampak pandemi Covid19 hingga 2022, mendorong kebijakan stimulus program pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen, digitalisasi UMKM dan mempermudah sekaligus mempercepat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

"OJK juga membangun platform pemasanan UMKM digital melalui UMKMMU. Juga melakukan fasilitasi digitalisasi pemasaran Bank Wakaf Mikro (BWM) melalui aplikasi BWM-Bumdes," ungkap Irawati.

Aneka terobosan ini, terang Irawati, telah ikut mengkerek angka penyaluran kredit Bank Umum pada sektor UMKM (data per Februari 2022) sebesar Rp24,07 triliun. Itu artinya telah menyalurkan 40,66 persen dari total kredit yang disalurkan.

"Untuk pembiayaan UMKM di Sumatera Barat, telah disalurkan Rp9,67 triliun untuk usaha mikro (16,34 persen), Rp11,30 triliun untuk usaha kecil (19,09 persen), Rp3,09 triliun untuk usaha menengah (5,22 persen) dan sisanya sebesar 59,34 persen atau senilai Rp35,13 triliun untuk pelaku usaha besar," terang Irawati.

Ditegaskan Irawati, kredit (pembiayaan) pada usaha mikro dengan proses cepat, mudah (tanpa agunan tambahan) dan murah (berbiaya rendah) merupakan salah satu solusi membantu dan mendorong kebangkitan usaha mikro dalam rangka recovery ekonomi ditengah pandemi Covid19 serta mengatasi dan melawan rentenir di Sumbar.

"Hal ini merupakan program kerja Tim Percepatan Akses Kuangan Daerah (TPAKD) Sumbar 2021 serta program nasional berupa inisiasi kredit/pembiayaan melawan rentenir," ungkap dia. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar