Halal Bihalal KPK dengan Wartawan

Trisula Pemberantasan Korupsi; Parpol, KPU, Bawaslu dan 272 Plt Kepala Daerah akan Disasar KPK

Al Imran | Selasa, 10-05-2022 | 16:36 WIB | 100 klik | Nasional
<p>Trisula Pemberantasan Korupsi; Parpol, KPU, Bawaslu dan 272 Plt Kepala Daerah akan Disasar KPK<p>

Ketua KPK, Firli Bahuri.

JAKARTA (10/5/2022) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan penghargaan nomor urut lima dengan kategori tertinggi yaitu sangat baik sebagai lembaga negara dengan pagu kecil di bawah Rp2,5 Triliun atas kinerja anggaran dengan bobot nilai kinerja anggaran (NKA) sebesar 95,82.

"Bobot nilai tersebut ialah hasil gabungan 60% nilai eka smart dengan poin 96,67 dan 40% nilai IKPA poin 94,55," ungkap Ketua KPK, Firli Bahuri saat halal bil halal (HBH) dengan wartawan, di Gedung KPK RI, Selasa.

HBH ini menandai memulai kerja pascalibur bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H, bersemangat kembali suci diri dan tetap anti korupsi, serta berbudaya memaafkan antar sesama insan.


Dikatakan Firli, spiritualitas yang terlatih selama bulan Suci Ramadhan, sangat baik untuk digunakan seluruh insan KPK sebagai sumber energi mempersiapkan agenda-agenda kerja mendatang, termasuk jelang evaluasi kinerja semester satu tahun 2022.

"Sejumlah prestasi harus dipertahankan, beberapa catatan perbaikan harus dituntaskan, dan pencapaian baru harus secara simultan diciptakan," tegasnya.

Firli dikesempatan itu menyampaikan apresiasi untuk seluruh insan KPK, atas penghargaan yang diterima.

Seperti, keberhasilan seluruh unit KPK, menyampaikan Laporan Capaian Kerja (LCK) dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi (LNKO) Triwulan 1 Tahun 2022 tepat pada waktunya.

Dikesempatan itu, Firli juga mengungkapkan, keberhasilan KPK mendapatkan kategori "BB" dalam capaian indeks reformasi birokrasi pada tahun 2021 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Ada dua hasil penilaian perbaikan yang harus dilakukan KPK adalah indeks ASN profesional dan indeks kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa," terangnya.

"Komponen hasil opini BPK, nilai Sakip, indeks persepsi kualitas pelayanan publik (IPKP), indeks persepsi anti korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi dengan hasil cukup baik bagi KPK," tukas dia.

Dikatakan, keberhasilan KPK memperoleh nilai A dengan poin 83,34, sebagai lembaga negara dengan hasil evaluasi atas tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tahun 2021 mengartikan telah terjadi peningkatan poin 1,20 dari perolehan nilai tahun sebelumnya yaitu 82,14 kategori A.

Untuk program pembinaan mental pegawai dan meningkatkan ketaqwaan insan KPK pada Tuhan Yang Maha esa, urai dia, KORPRI KPK juga telah menggelar berbagai kegiatan keagamaan yang bermanfaat bagi seluruh elemen.

Dikesempatan itu, Firli juga menginformasikan, KPK segera akan merampungkan proses rekruitmen dan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama yang sudah dimulai sejak Maret 2022.

"Panitia Seleksi telah menyerahkan hasil 11 Jabatan Tinggi Madya dan Pratama, masing-masing jabatan telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat sebanyak 3 orang calon yang segera akan dipilih dan dilantik," ungkap Firli.

Disebutkan Firli, KPK juga akan melanjutkan keikutsertaan dalam agenda G20. Pada bulan Juli 2022 KPK berperan dalam pertemuan G20 sebagai Kelompok Kerja Anti Korupsi putaran kedua di Bali dan putaran ketiga pada September 2022 di Australia.

Pada tahun 2022, KPK melaksanakan Survey Penilaian Integritas (SPI). Ini merupakan program yang dimandatkan dalam RPJMN 2019-2024. SPI untuk mengukur resiko korupsi di KL dan Pemda.

"Dengan SPI kita akan mengetahui daerah dan wilayah rawan korupsi. SPI juga sebagai instrumen prmgukuran efektifitas dan efisiensi IPAK dan MCP. Sebagaimana kita ketahui, KPK sudah memiliki program IPAK (indek prilaku anti korupsi) dan MCP (monitor centre for prevention)," terangnya.

Trisula Pemberantasan Korupsi pada Pj Kepala Daerah

Firli dikesempatan itu juga menyampaikan, KPK akan terus melaksanakan Trisula Pemberantasan Korupsi pada bidang pencegahan, pendidikan dan penindakan secara proporsional, tepat sasaran dan profesional.

"Sebagai upaya pemberantasan, pada 18 Mei 2022 nanti, KPK akan menggunakan Trisula Pemberantasan Korupsi untuk menyelenggarakan program Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegritas menyasar 20 partai politik sebagai peserta pemilu dan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu," terangnya.

Trisula Pemberantasan Korupsi, terangnya, akan juga digunakan KPK dalam rangkaian persiapan penyambutan perhelatan pesta demokrasi melalui pendidikan anti korupsi bagi pejabat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) yang akan dilantik pemerintah di 272 Daerah terdiri dari 247 bupati/wali kota dan 25 gubernur.

"Trisula Pemberantasan Korupsi akan digunakan pada agenda Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegritas untuk mendorong terciptanya era politik baru dengan sistem yang anti korupsi dan berbudaya anti mahar politik dari kader untuk partai dan sebaliknya."

"Mohon doa seluruh masyarakat agar program pencegahan dan pendidikan yang terukur, akan memdorong kita pada era politik baru yang sesuai harapan rakyat Indonesia. Sejatinya fungsi penindakan akan tetap dilaksanakan pada para pelanggar karena korupsi belum akan hilang sama sekali sampai 100 persen sehingga perlu dilakukan penindakan," tegasnya. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar