Raker Kebijakan Keuangan Daerah 2023, Fraksi Gerindra Minta Gaji Guru Honorer Naik 100%

Al Imran | Rabu, 11-05-2022 | 13:31 WIB | 207 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Raker Kebijakan Keuangan Daerah 2023, Fraksi Gerindra Minta Gaji Guru Honorer Naik 100%<p>

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat.

PADANG (10/5/2022) - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat meminta gubernur untuk menaikan besaran take home pay guru honorer yang mengajar pada jenjang pendidikan menengah. Usulan kenaikan ini untuk dialokasikan pada tahun anggaran 2023. Besaran kenaikan yang diminta 100 persen.

Usulan menaikkan penghasilan guru honorer ini disampaikan Hidayat pada Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang Kebijakan Anggaran tahun 2023 di gedung DPRD Sumbar, Selasa.

"Guru honor yang mengajar di SMA/SMK/SLB yang jadi kewenangan Pemprov Sumbar, rata-rata menerima honor pada kisaran angka Rp650 ribu sampai Rp1 juta sebulan. Angka ini jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ada di angka Rp2,5 juta pada 2022 ini," tegas Hidayat.


Dengan gaji jauh dibawah UMP, terang Hidayat, mustahil untuk berharap banyak pada guru honor bisa optimal memberikan proses pembelajaran pada peserta didik. "Terutama ketika persoalan "urusan perut dan keluarganya" tidak memadai karena penghasilannya jauh dibawah UMP," tanya Hidayat.

GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan berstatus tidak tetap alias honor ini jumlahnya mencapai 5.697 orang dari total 16.669 orang GTK,

"Bila semua GTK Non PNS ini serentak mogok kerja saja, bisa membuat proses belajar mengajar setengah lumpuh, atau akan ada lokal yang tidak memiliki guru, karena jumlah guru kita masih terbatas, sementara penerimaan ASN guru baru boleh disebut tidak seberapa," ungkapnya.

Selama ini, penerimaan GTK honorer ini dihargai Pemprov Rp50 ribu per jam. Itu pun bukan jam kerja berdiri di depan kelas.

"Di samping sudah lama tidak naik, untuk anggaran tahun 2023 kita meminta dengan sangat agar gubernur berkenan menaikkan besarannya jadi Rp100 ribu per jam," tukas Hidayat.

"Kita sudah hitung secara kasar, kalau Rp100 ribu per jam maka penerimaan guru guru honorer kita bisa minimal mendekati UMP," jelas Hidayat yang duduk di Komisi V DPRD Sumbar ini.

Usulan ini bukan tanpa alasan, "Lebih substansial Partai Gerindra berpendapat bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat utama agar bangsa dan negara ini, bisa tetap berdiri tegak sejajar dengan negara negara lain di kemudian hari melalui pembangunan SDM yang tangguh dari hasil pendidikan yang serius dan sungguh sungguh."

"Salah satunya tentu kesejahteraan GTK harus menjadi perhatian selain saranan prasaran pendidikan dan kurikulum yang tepat manfaat," katanya.

Ditanya bagaimana tanggapan Sekdaprov, Hansastri, Hidayat mengungkapkan ada ditanggapi positif. "Alhamdulillah, Sekda merespon positif," ungkap Hidayat dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi beserta anggota TAPD lainnya seperti Bappeda, Badan Keuangan, berapa OPD dan tenaga ahli gubernur.

Saat rapat kerja tersebut, Hansastri menyatakan, permintaan dan masukan Fraksi Gerindra untuk menaikan honor jadi Rp100 ribu per jam, akan dijadikan arahan dan rujukan dalam menyusun kebijakan keuangan ditingkat Pemrov terutama saat menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai acuan menyusun Rencana APBD Sumbar 2023 nanti.

"Usulan dan masukan Fraksi Gerindra akan kita bicarakan khusus ditingkat TAPD, tentu jelas akan menghitung kembali dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah."

"Bahkan Sekda berpikiran juga, untuk mengusulkan memaksimalkan jam mengajar para guru honor, agar penghasilannya juga meningkat," jelas Hidayat menuturkan respon sekretaris daerah yang sebelumnya merupakan Kepala Bappeda Sumbar ini.

Respon awal Sekda ini, kata Hidayat patut diapresiasi, bahwa Ketua TAPD dapat memahami kegelisahan dan nasib kurang bahagia GTK Non PNS soal kesejahteraan ini.

Namun, kata Hidayat, Fraksi Gerindra akan menagihnya nanti saat dokumen KUA PPAS 2023 disampaikan gubernur nanti. Karena, dari dokumen itu akan tergambar, permintaan Fraksi Gerindra ini sudah direspon kongkret atau tidak.

"Ini sudah komitmen Partai Gerindra dan Ketua DPRD mendukung. Kami akan mengawal bila anggarannya dimasukkan agar tidak hilang di APBD," tegas Hidayat.

"Kita akan menagih bila gubernur tidak memasukkan permintaan kenaikan honor ini di dokumen KUA PPAS APBD 2023 nanti," tambah Anggota DPRD Sumbar dari Daerah Pemilihan Kota Padang ini. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar