Wagub Sumbar Minta APPSI Perjuangkan Nasib Pegawai Honorer jadi P3K

Al Imran | Kamis, 12-05-2022 | 15:34 WIB | 337 klik | Nasional
<p>Wagub Sumbar Minta APPSI Perjuangkan Nasib Pegawai Honorer jadi P3K<p>

Wagub Sumbar, Audy Joinaldy berdialog dengan Ketua APPSI, Anies Baswedan disela-sela kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2022 di Bali, Selasa. (humas)

BALI (10/5/2022) - Wakil Gubernur Sumbar. Audy Joinaldy berharap, ada perhatian khusus dari pemerintah pada tenaga honorer yang telah lama mengabdi seiring pengelompokan pegawai jadi dua. Yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Aspirasi ini disampaikan Audy dalam sesi persidangan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2022 di Bali, Selasa. Aspirasi ini terkait kebijakan pemerintah yang akan menghapus keberadaan tenaga honorer di instansi/kementerian pada 2023 nanti.

Pada sesi ini, Audy langsung beraudiensi dengan Ketua APPSI, Anies Baswedan dan Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Ridwan Djamaluddin. Dia menyampaikan beberapa pokok permasalahan di antaranya tentang dinamika manajemen ASN dan pengelolaan izin serta pengawasan tambang.


Menurut Audy, perhatian khusus dimaksud bukan berarti meniadakan tes bagi mereka. Namun, harus ada penilaian yang berbeda, karena pertimbangan pengabdian yang sudah cukup lama serta tidak sebanding jika diharuskan bersaing dengan para lulusan fresh graduate, tentu akan ketinggalan.

"Dinamika Manajemen ASN yang terprogram dalam capaian kinerja KASN yang mana pada tahun 2024 nanti akan jadi human capital mangement, sehingga terciptanya ASN yang smart, integritas, nasionalis, profesional, wawasan global dan networking," terangnya.

"Saya melihat potensi ini banyak dimiliki kaum muda di lingkungan ASN. Untuk itu kami meminta agar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat memperjuangan tenaga honor, bisa dijadikan tenaga P3K di daerah," harap dia.

Dalam pengelolaan Izin dan Pengawasan Tambang, Audy juga menyinggung tentang kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, agar kewenangan itu dapat diatur dalam sebuah Regulasi yang jelas. Sehingga, batas hak dan kewajiban kewenangan antara pusat dan daerah dapat tersinkronisasi dalam Perda maupun Peraturan Pemerintah Pusat, perlu adanya sosialisasi yang terukur.

Masukan dari Audy, mendapat tanggapan positif dari peserta Rakernas dan disebutkan bahwa hal itu akan menjadi catatan dan pertimbangan khusus yang perlu untuk ditindaklanjuti.

Dalam Rakernas bertema "Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangunan" tersebut, Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin, dalam pengarahannya menekankan pembangunan berkelanjutan yang dapat mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.

"Sehingga, orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non-ekstraktif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara," jelasnya.

Untuk mewujudkannya, Wapres menyebutkan setidaknya ada enam hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan.

"Visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas, berani mengambil risiko dan melakukan inovasi, mendinamisasi birokrasi/organisasi, kolaborasi dengan multipihak, anggaran yang fokus kepada hasil dan kemitraan yang efektif antara sektor publik dan swasta," sebutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum APPSI, Anies Rasyid Baswedan melaporkan, Rakernas ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menetapkan program kerja APPSI tahun ini dan menghasilkan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan untuk berbagai kebijakan dan program dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan.

Anies yang juga gubernur DKI menambahkan, dalam rentang waktu dua tahun ini ada banyak regulasi yang mengalami perubahan yang memiliki implikasi yang cukup serius di daerah. Sehingga, dia berharap, hal-hal yang dibahas dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemerintah pusat.

"Kami berharap nantinya rekomendasi yang dihasilkan akan dapat dibahas bersama untuk membuat jalannya roda pemerintahan menjadi lebih baik, syncronisasi antara maksud, tujuan regulasi dengan kenyataan di lapangan juga terjadi lebih baik sehingga pada akhirnya bisa mendorong kemajuan, memberikan rasa keadilan bagi seluruh komponen masyarakat baik yang berada di pusat maupun berada di daerah," harapnya.

Hadir dalam rakernas tersebut, Gubernur/Wakil Gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI, Ketua Dewan Pakar APPSI, Ryaas Rasyid, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto serta Sekretaris Daerah yang mewakili gubernur, para asisten yang membidangi pemerintahan. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar