Ekspor CPO Sudah Dilarang, Harga Minyak Goreng Tetap Tinggi, Nevi: Petani Sawit makin Menderita

Al Imran | Rabu, 18-05-2022 | 18:54 WIB | 339 klik | Nasional
<p>Ekspor CPO Sudah Dilarang, Harga Minyak Goreng Tetap Tinggi, Nevi: Petani Sawit makin  Menderita<p>

Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina.

JAKARTA (18/5/2022) - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina menegaskan, tujuan pemerintah melarang bahan baku minyak goreng berupa CPO ini sejatinya sangat bagus. Karena bertujuan agar ketersediaan minyak goreng dalam negeri jadi tersedia dengan harga terjangkau.

"Kenyataannya, setelah CPO dilarang ekspor, harga minyak goreng tetap tinggi dan petani malah menderita karena larangan ekspor crude palm oil (CPO) berdampak pada anjloknya harga tandan buah segar (TBS) yang turut menekan perekonomian para petani sawit," tutur Nevi dalam pernyataan tertulis, Rabu.

Dikatakan politisi peremuan PKS ini, harga minyak goreng mulai merangkak naik sejak September 2021. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) nasional, saat itu harganya masih Rp15.000 per liter.


Beberapa bulan kemudian, harga terus naik sampai dengan bulan Januari 2022, harga minyak goreng mencapai rata-rata Rp20.000 per liternya. Bahkan kini sejak bulan Ramadhan hingga pasca lebaran Idul Fitri, harga minyak goreng dalam kemasan di pasar modern, masih bertengger di harga Rp50 ribu per dua liter.

"Sudah tidak berefek kebijakan pemerintah dengan berbagai peraturannya. Alih-alih untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng, yang ada malah kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) membuat harga beli tandan buah segar (TBS) sawit petani di sejumlah daerah melorot dan bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi," tegas Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan, bahwa fraksi PKS telah mendesak pemerintah agar petani dibantu dengan berbagai insentif. Menurutnya, pemerintah harus bertanggungjawab sebagai dampak kebijakan ini pada petani sawit dengan membantu mereka melalui berbagai insentif yang meringankan, baik insentif di input, di proses, di outputnya atau insentif harga.

"Saya berharap, ada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan terkait minyak goreng ini. Semua serba trial and error, tapi banyak melesetnya yang ditunjukkan semua kebijakan yang dikeluarkan tidak ada yang dapat menyelesaikan persoalan minyak goreng yang berlarut-larut," tutup Nevi Zuairina. (vri)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar