Pemkab Agam Tinjau Areal HGU PT Inang Sari, Sekda: Izin Telah Berakhir Sejak 2018

Al Imran | Kamis, 19-05-2022 | 17:55 WIB | 366 klik | Kab. Agam
<p>Pemkab Agam Tinjau Areal HGU PT Inang Sari, Sekda: Izin Telah Berakhir Sejak 2018<p>

Sekretaris Daerah Agam, Edi Busti bersama sejumlah staf, meninjau areal lahan PT Inang Sari di Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kamis. (humas)

AGAM (19/5/2022) - Pemkab Agam meninjau lahan perkebunan PT Inang Sari di Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kamis.

Peninjauan tersebut dilakukan guna investigasi dan verifikasi serta tindak lanjut hasil rapat terkait Hak Guna Usaha (HGU) PT Inang Sari yang telah berakhir sejak 2018 silam.

Bupati Agam diwakili Sekretaris Daerah, Edi Busti saat memimpin peninjauan lahan mengatakan, dengan berakhirnya HGU PT Inang Sari sejak tiga tahun silam, maka berakhir pulalah segala perizinan.


"PT Inang Sari tengah melakukan perpanjangan HGU, namun sudah sangat terlambat sejak berakhir 31 Desember 2018 lalu. Untuk itu, kami ingin memastikan berapa lahan yang masih dikuasai perusahaan," ujarnya.

Disampaikan, hasil investigasi dan verifikasi lapangan ini, bakal menjadi dasar bagi Pemkab Agam untuk memperpanjang atau tidaknya HGU PT Inang Sari.

"Tanggal 30 ini akan kami finalkan rekomendasinya seperti apa," ucapnya.

Ditegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap seluruh investor. Namun, menurutnya, ketika investor masuk harusnya memberikan trickle down effect terhadap masyarakat.

"Sementara, PT Inang Sari hampir tidak ada beraktivitas, terkait aktivitas perkebunan Kakao sudah berakhir, bahkan sebagian lahannya sudah dialihkan ke kelapa sawit, namun ini tidak cocok lagi peruntukannya dengan izin awal," terang Edi Busti.

Selain tidak lagi beraktivitas, sambungnya, di kawasan itu juga banyak terdapat lahan terlantar. Dari 400 hektare lahan, hanya 150 hektare yang ditanami sawit, sisanya masih terlantar.

Sementara, Pimpinan PT Inang Sari, Kresno Dwipojono menyebut, pihaknya telah melakukan proses perpanjang HGU pada 2016 silam. Namun, masih terbentur peraturan baru terkait Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

"Kita akan selesaikan, bukan kita tidak memperpanjang atau tidak diusahakan tetapi belum tuntas," ujarnya.

Diketahui, peninjauan lahan itu juga diikuti perwakilan Badan Pertanahan Nasional, Roni, Kabid LPNP Dinas PMPTSP dan Naker, Fitriani, Kabid TL Dinas Lingkungan Hidup, Alfa, Dinas Perkim, Badan Kesbangpol, Kantor Pertanahan, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Camat Lubuk Basung, Walinagari Maggopoh, serta masyarakat setempat. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar