Keuangan Negara Memprihatinkan, Nevi: Jangan Lagi Ambil Kebijakan Kontraproduktif

Al Imran | Minggu, 22-05-2022 | 21:44 WIB | 662 klik | Nasional
<p>Keuangan Negara Memprihatinkan, Nevi: Jangan Lagi Ambil Kebijakan Kontraproduktif<p>

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Hj Nevi Zuairina.

JAKARTA (22/5/2022) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Hj Nevi Zuairina meminta pemerintah, jangan lagi melakukan kebijakan kontra produktif pada kondisi keuangan negara yang sangat rentan.

Hal itu dikatakan anggota Fraksi PKS DPR RI ini, pada rapat kerja Banggar dan Menteri Keuangan terkait persetujuan tambahan kebutuhan anggaran dan merespon kenaikan harga komoditas, Ahad.

"Potensi Beban Subsidi, dan Kompensasi Menahan Gejolak Harga Komoditas Tahun 2022 Mencapai Rp443,6 T, merupakan persoalan yang sangat serius. Anggaran Perlindungan Sosial pada Tahun 2022, mengalami penyesuaian sebagai bentuk perlindungan pada masyarakat dalam menjaga daya beli, merupakan tindakan darurat yang menunjukkan negara dalam tidak baik-baik saja," ungkap Nevi.


Menurut Nevi, Indonesia memang salah satu negara yang terdampak pada situasi global, baik pandemi maupun peperangan di Eropa yang digagas Rusia dan Ukraina. Dampak risiko global terhadap perekonomian domestik memang perlu diantisipasi, karena akan mendorong inflasi domestik dan menurunkan konsumsi masyarakat.

"Pemerintah dan DPR perlu bersepakat untuk mengambil kebijakan tepat dalam penanganan situasi berat ini. Jangan sampai melakukan tindakan yang tidak prioritas seperti pemindahan ibu kota negara yang lebih besar menguras uang negara," urai Nevi.

Politisi PKS ini menambahkan, DPR tentu akan mendukung upaya pemerintah untuk menjaga pemulihan ekonomi. Namun kondisi saat ini, Anggaran sangat terbatas untuk kebutuhan subsidi dan kompensasi BBM dan listrik serta penebalan Perlindungan sosial.

"Selama pemerintah melakukan salah prioritas dalam penggunaan anggaran negara, maka kedepannya kondisi keuangan negara semakin buruk. Kami memahami bahwa dukungan DPR dalam kebijakan fiskal untuk merespon dampak kenaikan harga komoditas dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi sangat diperlukan."

"Asal Pemerintah lebih fokus pada penyelesaian berbagai persoalan rakyat seperti minyak goreng jangan pro pengusaha besar melainkan kepada petani dan konsumen, tentu kita semua akan mendukung. Seluruh rakyat Indonesia berharap jangan sampai terjadi pemburukan ekonomi yang semakin besar," tutup Nevi Zuairina. (vri)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar