Perda Penyiaran Lokal, Ketua KPI Pusat: Itu Wajib Ada di Daerah

Al Imran | Kamis, 23-06-2022 | 21:17 WIB | 139 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Perda Penyiaran Lokal, Ketua KPI Pusat: Itu Wajib Ada di Daerah<p>

Ketua KPI Pusat, Agung Supriyo bersama Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Nunung Rodiyah foto bersama komisioner KPID Sumbar usai pada rapat koordinasi, di Jakarta, Rabu.

JAKARTA (23/6/2022) - Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Sumbar menggagas peraturan daerah (Perda) Penyiaran. Inisiasi ini diapresiasi Ketua KPI Pusat, Agung Supriyo pada rapat koordinasi dengan KPID Sumbar, di Jakarta, Rabu.

"Keberadaan regulasi penyiaran daerah di setiap provinsi, penting diterbitkan agar aktivitas dunia kepenyiaran di daerah berjalan sesuai amanah UU dan mampu mengakomodir kepentingan hak masyarakat daerah," ungkap Ketua KPI Pusat, Agung Supriyo.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua KPID Sumbar, Dasrul, Eka Jumiati (wakil ketua KPID Sumbar) dan sejumlah komisioner KPI.


Dalam peraturan daerah tersebut, terang Agung, dapat diatur pedoman siaran lokal, sehingga dapat menggali, menumbuhkan, mengembangkan, melestarikan khasanah budaya lokal, potensi ekonomi, sosial, budaya, agama dan media pendidikan bagi generasi bangsa yang ada di daerah.

"Tidak hanya itu, kami berharap, dengan adanya Perda Penyiaran tersebut mampu memperkuat kelembagaan KPID di Sumatera Barat," ujar Agung.

"Meskipun demikian, regulasi atau Perda itu nantinya harus sejalan dengan undang-undang yang berlaku di negara ini," terang komisioner yang telah dua periode di KPI pusat ini.

Sementara itu, Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Nunung Rodiyah memandang, keberadaan regulasi penyiaran lokal merupakan amanah UU No 20 Tahun 2022 tentang Penyiaran.

Untuk itu, dipandang penting diwujudkan di setiap daerah. Karena, akan mampu mempermudah kinerja lembaga KPID di setiap daerah. Saat ini, KPID di setiap daerah belum mampu maksimal menjalankan Tupoksinya.

"Eskalasi politik lokal, saya pandang sering mengganggu kelancaran kewenangan KPID di setiap daerah, kepastian mendapatkan dana hibah APBD sering dikeluhkan lembaga KPID, kekurangan infrastruktur dan SDM serta keterbatasan anggaran kian menyulitkan KPID dalam menjalankan tanggungjawabnya dalam mengawal UU Penyiaran di daerah," terang komisioner asal Jawa Timur ini.

"Saya berharap, dengan adanya rencana Sumbar merancang Perda tentang Penyiaran, tolong diakomodir pasal-pasal tentang penguatan kelembagaan KPID," ujarnya.

Menanggapi apresiasi dari KPI pusat, Ketua KPID Sumbar, Dasrul mengucapkan terimakasih dan akan dijadikan motivasi untuk mengkampanyekan terwujudnya Perda Penyiaran di Sumbar. (kyo/rls)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar