Bimtek Nasional Aleg Perempuan PKS, Nevi: Penting Bangun Basis Sosial dengan Kerja Nyata

JAKARTA (27/6/2022) - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina menyampaikan, akan menyambut seluruh arahan perjuangan PKS untuk memberi dan melayani rakyat dengan semaksimal mungkin.

Menurut Nevi, presiden partai maupun sekretaris jenderal dan pimpinan lainnya mengingatkan, semua pejabat legislatif PKS terutama perempuan, mendiseminasi bahwa PKS telah memberi porsi yang sangat memadai pada kaum perempuan.

"Saya melihat, PKS telah memberi tempat kepada kaum perempuan dengan cukup proporsional. Salah satu yang tampak terlihat adalah, dalam pencalegan di tahun 2024, PKS telah memberi porsi sekitar 40% caleg perempuan se-Indonesia," ungkap Nevi pada Bimbingan Teknis Anggota Legislatif Perempuan dari PKS se-Indonesia, di Jakarta, Senin.

Diketahui, peraturan perundangan yang ada, menetakan kuota perempuan minimal adalah 30 persen. Oleh karena itu, perjuangan yang diamanahkan pada kaum perempuan di PKS, juga tidak kalah strategisnya sehingga memerlukan keseriusan dan profesionalitas.

Baca juga: Nevi Zuairina Serahkan TJSL Semen Padang di 5 Titik

Adapun perjuangan yang dimaksud oleh Nevi antara lain, produk legislasi di parlemen baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota.

Peraturan perundangan maupun peraturan daerah, menurutnya, mesti memperjuangkan hak-hak perempuan dan ketahanan keluarga, sehingga keberlangsungan generasi penerus dapat terjaga secara kondusif karena terpayungi dalam regulasi yang formal.

Selain produk legislasi, Nevi mengatakan, advokasi di berbagai sektor dapat dilakukan oleh kaum perempuan di legislatif.

Banyak pihak mengakui, telah muncul masa sekarang, kekuatan vokal legislator perempuan jadi sorotan publik. Selain menarik perhatian, juga memiliki konten yang kuat terutama memperjuangkan hak-hak rakyat.

Baca juga: Nevi Zuairina Minta Regulasi Perkoperasian Mampu Mengurai Persoalan

Nevi menambahkan, legislator perempuan dapat jadi corong kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak dalam bentuk produk hukum kenegaraan maupun peraturan daerah.

Penulis:
Editor:
Sumber: