Politisi PKS Padang Minta Rakernas XV Apeksi Perjuangkan Nasib Honorer yang akan Dihapus

Al Imran | Rabu, 29-06-2022 | 08:49 WIB | 122 klik | Kota Padang
<p>Politisi PKS Padang Minta Rakernas XV Apeksi Perjuangkan Nasib Honorer yang akan Dihapus<p>

Ketua Fraksi PKS DPRD Padang, Djunaidy Hendry.

PADANG (28/6/2022) - Ketua Fraksi PKS DPRD Padang, Djunaidy Hendry menegaskan, tak semua pekerjaan di pemerintahan bisa digantikan dengan tenaga outsourcing.

Pekerjaan yang tidak bisa outsourcing, di antaranya bidang administrasi, Satpol PP, Nakes, guru dan sejumlah profesi lainnya.

Wako Padang, menurut Hendri, mesti menginisiasi momentum Rakernas XV Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang akan dituanrumahi Kota Padang, sebagai ajang untuk memperjuangkan nasib pegawai honorer daerah yang akan dihapuskan pemerintah itu.


"Padang rugi jika sekadar jadi tuan rumah yang sukses menyelenggarakan iven Rakernas semata. Padang mesti tampil mendorong Apeksi melahirkan keputusan yang memperjuangkan hajat hidup tenaga honor," ungkap Djunaidy Hendri di Padang, Rabu.

Djunaidy Hendri menilai, momentum Rakernas Apeksi 2022 ini merupakan ajang penting dan strategis, dalam memperjuangkan nasib Honor Daerah.

"Ajang Rakernas Apeksi 2022 ini mesti melahirkan rekomendasi ke pemerintah pusat, setidaknya menunda rencana penghapusan honor daerah."

"Karena, keberadaan mereka masih dibutuhkan untuk memenuhi beban kerja di daerah mereka masing-masing," tegas Djunaidy yang juga ketua Ketua Komisi 1 DPRD Padang itu.

Ditegaskan, keresahan yang terjadi di honor daerah, tidak hanya di Kota Padang, tapi seluruh Indonesia.

"Ini bisa dicarikan jalan keluarnya oleh seluruh wali kota yang tergabung dalam Apeksi, untuk kemudian disampaikan kepada presiden sebagai pemerintahan tertinggi," pungkas Djunaidy.

Menurut Djunaidy Hendri, pegawai dengan status honor ini, cukup banyak variannya di daerah.

Ada yang berdasarkan SK kepala daerah. Yang termasuk golongan ini, terangnya, biasanya menerima honor sesuai upah minimum karena pendapatannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.

Kemudian, honor berdasarkan kebijakan kepala OPD dengan mempertimbangkan beban kerja di SKPD tersebut dengan jumlah ASN yang tersedia.

Selain itu, juga dikenal pegawai dengan status relawan di institusi kesehatan. Di institusi pendidikan, juga ada merekrut tenaga honor.

Kategori honor seperti ini, menurut dia, standar penggajiannya tak jelas. Cenderung jauh di bawah standar upah minimum.

"Tak semua status pegawai honor saat ini, yang otomatis bisa dijadikan outsourcing. Ada yang mesti dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," terangnya.

"Jika semua dijadikan P3K, kemampuan keuangan daerah juga terbatas. Ini mesti topik pembahasan para wali kota di Rakernas XV Apeksi nanti sehingga ada solusi kongkret," tambah Djunaidy.

Sebagai wakil rakyat, Djuanidy menyarankan anggota Apeksi yang akan Rakernas di Padang, memperjuangkan pemberlakuan penghapusan honorer ini secara bertahap.

"DPRD paling hanya bisa meminta ke pusat untuk menunda dulu hingga daerah dianggap sanggup menjalankannya atau meminta ke DPR RI atau presiden untuk merevisi UU tentang ASN tersebut," tukas Djunaidy.

Diketahui, tenaga honorer mulai tahun 2023 depan bakal dihapus oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sebagai gantinya, tenaga honorer ini akan digantikan oleh outsourcing sesuai kebutuhan.

Penghapusan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk membangun sumber manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih profesional dan sejahtera.(kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar