JMSI Kalimantan Timur Dikukuhkan: Media Mesti Ikut Awasi Ruang-ruang Kekuasaan
SAMARINDA (29/6/2022) - Media siber yang tergabung dalam organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kalimantan Timur, diminta ikut proaktif mengawal pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, dalam sambutan usai mengukuhkan Pengurus Daerah JMSI Kalimantan Timur di Samarinda, Rabu.
Dalam sambutannya, Teguh mengatakan, pembangunan IKN adalah wujud dari komitmen panjang pemerintahan Joko Widodo sejak periode pertama untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan menciptakan titik-titik pertumbuhan di sebanyak mungkin wilayah di tanah air.
Ketika itu visi pembangunan Jokowi dikenal dengan nama Nawacita atau Sembilan Cita-cita.
"Salah satu dari Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia sentris, menghilangkan kesenjangan pembangunan. Ini barangkali adalah salah satu terapi yang perlu kita lakukan untuk benar-benar mendorong keseimbangan antara pusat dan daerah, antara wilayah barat, tengah dan timur," ujar Teguh Santosa.
"Sudah sepatutnya kita memberikan dukungan pada pekerjaan kita bersama untuk membangun IKN," sambung mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini.
Pesan Anti Korupsi Firli Bahuri
Pesan agar komunitas pers khususnya anggota JMSI di Kalimantan Timur mengawal pembangunan IKN, merupakan pesan kedua yang disampaikan Teguh Santosa dalam sambutannya itu.
Sebelumnya, ia menguraikan kembali beberapa pesan kunci yang pernah disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri dalam berbagai kegiatan JMSI sebelumnya di sejumlah daerah.
Sedianya, Firli Bahuri juga hadir dalam pengukuhan Pengda JMSI Kaltim. Namun, karena ada perubahan jadwal di KPK RI, Firli Bahuri tidak bisa hadir dan diwakilkan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana.
Teguh mengatakan, Ketua KPK selalu mengajak media untuk ikut mengawasi ruang-ruang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun partai politik.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Bupati Pelalawan Diusulkan jadi Penerima PJS Award 2024, Ini Kata Mahmud Marhaba
- Menteri PANRB Berlakukan WFH Tanggal 16 dan 17 April 2024, Ini Ketentuannya
- DPP PJS Bahas Pelaksanaan HUT, Tiga Agenda Besar Dimatangkan
- UPN Veteran akan Gelar UKW Gratis di 5 Provinsi, Ini Link Pendaftarannya
- Ini Link dan Cara Memeriksa Hasil Penghitungan Real Count KPU