UU ITE jadi Pintu Masuk Terampuh untuk Kriminalisasi Wartawan

Al Imran | Kamis, 30-06-2022 | 17:41 WIB | 178 klik | Nasional
<p>UU ITE jadi Pintu Masuk Terampuh untuk Kriminalisasi Wartawan<p>

Praktisi Hukum di Provinsi Riau, Asmanidar.

BENGKALIS (30/6/2022) - Praktisi Hukum di Provinsi Riau, Asmanidar menilai, salah satu pasal yang paling ampuh mengkriminalisasi wartawan yaitu Pasal 27 Ayat 3 junto Pasal 45 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, jika dibandingkan dengan perbuatan sejenis jika merujuk KUHP sebagai induk undang-undang pidana, hanya memberi ancaman hukuman 1 tahunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 dan seterusnya.

"UU ITE jadi senjata yang sangat ampuh untuk memenjarakan wartawan," ujar Asmanidar saat jadi narasumber pelatihan jurnalistik yang digelar sebagai rangkaian pelantikan DPC Perkumpulan Jurnalis Siber (PJS) Bangkinang, 27 Juni 2022 lalu. Asmanidar menyampaikan materi tentang Delik Pers.


Dikatakan Asmanidar, sejak era regulasi pers tahun 1999, justru banyak pasal pidana yang menjerat wartawan.

Padahal, kata Asmanidar, memenjarakan wartawan melalui UU ITE tidaklah mudah. Karena, undang-undang ini bersifat khusus, sehingga penyidikannya juga ada perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan tindak pidana umum.

Misalnya, saksi. Yang dibutuhkan bukan dua orang seperti pidana umum, melainkan 4 orang. Belum lagi diperlukannya kehadiran saksi ahli.

"Ada sejumlah saksi ahli yang dibutuhkan. Saksi ahli ITE, saksi ahli bahasa dan ahli pidana," ujar Asmanidar yang juga advokat itu.

Fakta lapangannya, ungkap Asmanidar, karena yang melapor terkait ITE ini adalah orang yang mempunyai kekuasaan di tengah masyarakat, tidak heran kasusnya cepat diproses hingga wartawan yang dilaporkan itu, berakhir dengan vonis penjara.

Dalam pelatihan jurnalistik yang ditaja PJS Kampar ini, Asmanidar memaparkan prosedur penyelesaian perkara delik pers, yang sebenarnya diutamakan penyelesaian melalui hak jawab dan mediasi.

Sedangkan proses hukum pidana penjara adalah ultimatum remidium (langkah terakhir).

"Untuk itu, wartawan harus mengerti mekanisme hak jawab. Harus memuat hak jawab yang disertai dengan permintaan maaf secara proporsional," ungkapnya.

Asmanidar mewanti-wanti wartawan agar menghindari Delik Pers ini. Caranya, menulis dan membuat berita tentang sebuah kasus disertai konfirmasi dengan orang yang diberitakan. "Jika tidak, ini sangat rawan dijerat UU ITE," terang Asmanidar.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi : (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 ayat 1 UU ITE berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 atau ayat 2 dan ayat 3 maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar