Ini Usulan Mahyeldi di Rakor Gubernur se-Sumatera

Al Imran | Jumat, 01-07-2022 | 17:56 WIB | 74 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Ini Usulan Mahyeldi di Rakor Gubernur se-Sumatera<p>

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Watimpo bersama gubernur se-Sumatera foto bersama usai pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) gubernur se-Sumatera Tahun 2022 di Pekanbaru, Riau, Kamis. (humas)

PADANG (28/6/2022) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menyampaikan empat usulan terkait perencanaan terintegrasi di Pulau Sumatera. Yakni, pembangunan infrastruktur, dana kompensasi penjualan karbon (carbon trading), penguatan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah serta tindaklanjut terkait penghapusan tenaga honorer 2023 mendatang.

"Seperti pembangunan tol yang ditargetkan selesai pada tahun 2024, menurut saya pembangunan tersebut tidak dibatasi oleh waktu habis masa jabatan seorang kepala daerah, melainkan pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Mahyeldi, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat Rapat Koordinasi (Rakor) gubernur se-Sumatera Tahun 2022 di Pekanbaru, Riau. Rapat ini dihadiri sembilan gubernur lainnya di Sumatera Barat.


Rakor membahas beberapa poin di antaranya pemerataan beberapa infrastruktur seperti jalur logistik Trans Sumatera, kemudian membahas tentang kondisi infrastruktur perbatasan dan truk over dimension over load.

Kemudian, hilirisasi sumber daya alam. Selain itu juga dibahas penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pembangunan rendah karbon, dan lainnya.

Kemudian, Mahyeldi juga membahas terkait dana kompensasi perdagangan karbon trade dibeberapa kabupaten/kota yang memiliki hutan lindung yang sampai saat ini masih belum jelas apakah daerah tersebut mendapatkan hak kompensasi dalam bentuk DAK.

"Daerah Sumatera ini paru-paru Indonesia, seharusnya juga daerah yang memiliki hutan lindung harus mendapatkan konstribusi karena kitalah memelihara hutan, menjaga dan merawatnya," ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi juga membahas terkait sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, jika sinergitas ini terus berjalan dengan baik, tugas pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Setiap daerah mempunyai keunggulan dan potensi masing-masing, jika hal ini disinergikan dengan perencanaan yang matang, hal tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Mahyeldi.

Diakhir usulannya, dia juga membahas terkait penghapusan tenaga honorer, agar direnungkan kembali. Dia mengatakan, menurut data ada 300 ribu orang yang jadi tenaga honorer, jika masing-masing tenaga honorer tersebut merupakan kepala keluarga, kurang lebih ada satu 1,2 juta penduduk yang akan merasakan dampak oleh rencana penghapusan tenaga honorer tersebut.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Watimpo, yang membuka rapat koordinasi tersebut menyambut baik berbagai usulan dari kesepuluh gubernur se-sumatera tersebut. Dia berharap, Rakor yang diadakan secara tahunan ini dapat dibentuk ketua forumnya, sehingga kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dapat diteruskan ke kementerian dan atau lembaga terkait.

"Saya bersedia memfasilitasi agar para kepala daerah dengan mudah bertemu dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi dan saran dari para kepala daerah," katanya.

Ia juga mengatakan, Rakor gubernur se-Sumatera ini, dapat menghasilkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan yang strategis melalui Rakortekrenbang.

"Melalui Rakortekrenbang ini diharapkan dapat menimbulkan kesepakatan target pembangunan nasional, kesepakatan usulan teknis pemerintah daerah dan sebagai bahan masukan penyusunan RKPD tahun 2023," ungkapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Oktorialdo mengatakan, Bappenas sekarang ini sedang menyusun RPJP tahun 2022-2045.

"Terkait memasukkan rencana terintegrasi di Sumatera, hal ini perlu ditinjau kembali. Hal tersebut akan menjadi usulan dalam penyusunan RPJP tahun 2022-2045 mendatang," pungkasnya.

Ia berharap, Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera ini, menghasilkan sebuah rekomendasi atau kesepakatan yang akan dibahas pada Rapat Koordinasi Teknis kedepannya.

Menurutnya, rapat koordinasi secara teknis tersebut nantinya akan melibatkan banyak kementerian.

"Oleh karena itu perlu dibuat sebuah kelembagaan yang resmi untuk menampung masukan-masukan dari setiap provinsi untuk diteruskan ke pemerintah pusat," ujarnya.

Rakor gubernur se-Sumatera tersebut, akan menghasilkan sejumlah rekomendasi di antaranya rekomendasi jangka pendek dan rekomendasi jangka panjang yang diharapkan jadi pertimbangan bagi pemerintah pusat. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Kabar Daerah