KI Sumbar Minta Setiap PPID Pasang Target Nol Sengketa Informasi

Al Imran | Jumat, 01-07-2022 | 19:03 WIB | 163 klik | Kota Bukittinggi
<p>KI Sumbar Minta Setiap PPID Pasang Target Nol Sengketa Informasi<p>

Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Adrian Tuswandi jadi narasumber pada Rapat Koordinasi dan Workshop PPID Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat, di Balai Sidang Istana Bung Hatta, Kamis. (humas)

PADANG (30/6/2022) - Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Adrian Tuswandi mengatakan, transparansi informasi digunakan untuk menciptakan good government and clean governance. Ini membutuhkan keseriusan dalam pengelolaan informasi melalui optimalisasi peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Hal itu merupakan tuntutan kehadiran UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Sepanjang tahun 2021, Komisi Informasi cukup banyak melakukan sidang sengketa informasi. Jika kita biarkan, akan merepotkan PPID Utama, provinsi maupun kabupaten kota," ungkap Adrian Tuswandi di Bukittinggi, Kamis.


Pernyataan itu ditegaskan Adrian, saat membuka sekaligus narasumber dalam Rapat Koordinasi dan Workshop PPID Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat, di Balai Sidang Istana Bung Hatta. Hadir sebagai peserta dalam workshop ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dari seluruh kabupaten dan kota se-Sumbar.

Dalam sambutannya, Adrian menyampaikan arti penting memahami tugas dan peran PPID, baik PPID Utama maupun PPID Pelaksana.

Selain itu, pemerintah tak perlu alergi dengan UU KIP karena selain menuntut transparansi, regulasi ini sekaligus juga menjadi kekuatan bagi penyelenggara pemerintah jika dikelola dengan baik.

"Karena itu kedepan yang perlu diperhatikan adalah SOP permohonan informasi harus kuat, termasuk koordinasi dengan PPID Pelaksana, sehingga tidak perlu sampai pada sengketa," jelas Adrian.

Adrian berharap, PPID Utama di kabupaten kota bisa semakin baik dalam pengelolaan dengan melakukan studi tiru dan inovasi pengelolaan. Pihaknya dari KI Sumbar, juga siap melayani konsultasi dari PPID kabupaten dan kota.

"Intinya pahami peran penting PPID. Targetkan nol sengketa informasi sehingga kabupaten dan kota bisa informatif. Karena itu, saya minta workshop atau Bimtek KIP ini tak hanya habis di waktu acara saja. KIP sudah jadi sebuah keharusan," tambah Adrian.

Sebelumnya, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfotik Sumbar, Indra Sukma dalam laporannya menyampaikan tujuan digelarnya workshop ini, mengingat perlunya peningkatan kapasitas SDM PPID.

Kemudian, keselarasan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar memiliki persepsi yang sama, kepentingan yang sama, saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam banyak hal, sehingga mampu untuk mewujudkan keterbukaan informasi sebagai suatu keharusan bagi daerah.

Selain dari Komisioner KI Sumbar, workshop sehari penuh ini juga menghadirkan narasumber secara online melalui zoom meeting, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Aditya Nuriya Sholikhah dan Agus Wijayanto, dengan moderator dari Diskominfo Bukittinggi, Riri Alhadilla Sukma. (vri)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Kabar Daerah