Pembangunan Kereta Api Cepat Dibiayai APBN, Nevi Zuairina: Akan Ganggu Keuangan Negara

Al Imran | Rabu, 06-07-2022 | 15:32 WIB | 191 klik | Nasional
<p>Pembangunan Kereta Api Cepat Dibiayai APBN, Nevi Zuairina: Akan Ganggu Keuangan Negara<p>

Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina.

JAKARTA (5/6/2022) - Pemerintah diminta untuk meninjau ulang pembiayaan kereta api cepat yang bersumber dari APBN. Karena, sebelumnya pemerintah telah berjanji, pembangunan kereta cepat tidak akan mengganggu anggaran negara.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina pada rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Selasa.

"Ekses dari proyek kereta api cepat ini, selain pada gangguan keuangan negara, juga berdampak pada sosial kemasyarakatan warga sekitar lintasan proyek," tegas Nevi pada rapat kerja itu.


Keluhan pada pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terutama di wilayah Bandung yang belum terselesaikan, ungkap Nevi, mesti jadi perhatian.

Bahkan, glider yang terlalu rendah telah jadi sorotan publik, karena ini sebuah kesalahan fatal dan permanen.

"Fraksi PKS secara resmi telah meminta penundaan PMN pada PT KAI untuk membiayai proyek kereta api cepat," tutur Nevi Zuairina.

Diketahui, ajuan Kementerian BUMN mengenai penyertaan modal negara (PMN) pada 2023, telah disetujui Komisi VI DPR.

Rincian PMN tunai yang diusulkan pemerintah yaitu PT Hutama Karya (HK) Rp30,56 triliun, Injourney (holding pariwisata) Rp9,50 triliun, IFG-BPUI Rp 6 triliun, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Rp3 triliun.

Selanjutnya, Perum Damri Rp870 miliar, AirNav Rp790 miliar, PT PLN (Persero) Rp10 triliun, Defend ID (holding BUMN pertahanan) Rp3 triliun dan ID Food (holding BUMN pangan) Rp2 triliun.

Ajuan PT KAI sebesar Rp4,1 triliun, ungkap Nevi, Fraksi PKS telah menyatakan penolakannya. "Untuk mendanai biaya pembangunan KCJB ini, jadi membengkak alias cost over run," urai Nevi.

Politisi PKS ini mengatakan, Fraksi PKS telah meminta penundaan PMN ke PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salah satu sebab utama penundaan PMN untuk KAI sebesar Rp4,1 triliun, karena ditujukan untuk penugasan guna memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk proyek KCJB.

Bahkan dari awal, terang dia, Fraksi PKS menolak proyek KCJB dibiayai oleh APBN. Karena, ini bukan proyek infrastruktur dasar.

Bahkan, dalam perjalanannya, ada cost over run sampai Rp27 triliun, sehingga biaya pembangunannya membengkak jadi Rp114 triliun.

Nevi juga menambahkan, ajuan PMN sebesar Rp4,1 Triliun ini masih belum jelas ujungnya. Artinya, bila tidak selesai, kemungkinan besar akan mengajukan kembali anggaran pembangunannya ke pemerintah.

Kondisi ini, menurutnya, membuat proyek kereta cepat sangat tidak jelas ujungnya sehingga berpotensi mengganggu keuangan negara, bila permintaan demi permintaan kontribusi APBN turut membiayai proyek ini. (vri)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar